Fraksi Gerindra DPRD Jember Soroti Penggunaan SiLPA Rp648 Miliar, PJU Fast Track, hingga Tambahan Layanan Cuci Darah

Fraksi Gerindra DPRD Jember Soroti Penggunaan SiLPA Rp648 Miliar, PJU Fast Track, hingga Tambahan Layanan Cuci Darah

DPRD JEMBER – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Jember menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Jember dalam mempercepat proses lelang, perencanaan, hingga eksekusi kegiatan pada Perubahan APBD (P-APBD) 2026.

Kendati demikian, Gerindra mengingatkan agar skema percepatan tersebut tetap berlandaskan akuntabilitas dan persyaratan teknis tanpa mengorbankan mutu pekerjaan di lapangan.

Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jember, Ahmad Halim, S.Sos, mengatakan efisiensi dan transparansi harus menjadi pilar utama dalam seluruh pelaksanaan program prioritas daerah.

1. Orientasi SiLPA Rp648,22 Miliar Harus Sehat

Fraksi Gerindra DPRD Jember menerima laporan mengenai rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang tercatat sebesar Rp648,22 miliar.

Alokasi ini terbagi menjadi SiLPA Earmarked (terikat) senilai Rp150,57 miliar dan SiLPA Non-Earmarked (bebas) sebesar Rp497,65 miliar yang dialokasikan untuk menutup defisit P-APBD 2026.

“Kami menekankan bahwa SiLPA ke depan harus diorientasikan pada efisiensi belanja yang sehat, bukan karena program yang gagal berlanjut. SiLPA yang bersifat earmarked harus dimaksimalkan pada sisa waktu anggaran sesuai regulasi yang berlaku,” tegas Ahmad Halim.

2. PJU Fast Track dan Tambahan TKD Rp223,12 Miliar

Ia mendorong penuh percepatan pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) melalui metode fast track. Di samping itu, pengalokasian tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp223,12 miliar dinilai sudah berada di jalur yang tepat untuk memperkuat infrastruktur dan layanan dasar masyarakat.

Menurut Halim, strategi percepatan pembangunan PJU serta pengalokasian TKD harus dipastikan memiliki efek berganda (multiplier effect) bagi pertumbuhan ekonomi warga lokal.

3. Layanan Kesehatan Pro-Rakyat & Reformasi Birokrasi

Halim menyampaikan, penguatan dalam sektor kesehatan harus terus ditingkatkan mulai dari pelayanan Homecare yang sudah berjalan dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang membutuhkan penanganan cuci darah.

“Penambahan unit HD di RSD dr. Soebandi dan RSD Balung, serta persiapan fasilitas HD di RSD Kalisat,” imbuhnya. Kemudian, juga penguatan pelayanan homecare dan juga mendorong agar insentif kader posyandu bisa ditingkatkan.

“Mengingat mereka ini merupakan garda terdepan dalam melayani masyarakat, serta deteksi awal dalam penanganan stunting,” pungkasnya. Program Home Care: Inovasi penjangkauan pelayanan kesehatan langsung ke rumah warga. Selanjutnya, intervensi Stunting dengan kombinasi penanganan spesifik melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan intervensi sensitif berupa edukasi kesehatan. “Kami mendukung penuh langkah-langkah peningkatan kualitas kesehatan tersebut dan mendorong agar jangkauan pelayanannya terus diperluas ke seluruh lapisan masyarakat Jember,” ujar Halim.

Reformasi Birokrasi dan Deteksi Dini Korupsi Gerindra mendorong penguatan fungsi pengawasan preventif (early warning system) pada jajaran birokrasi.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan seluruh pejabat bekerja bersih dari praktik korupsi, menjaga integritas, serta tegak lurus mengawal visi-misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD.

Halim juga mendesak pemkab untuk melibatkan masyarakat, akademisi, dan DPRD secara aktif dalam proses evaluasi berkala. Evaluasi program ditekankan pada manfaat nyata yang dirasakan publik, bukan sekadar capaian persentase penyerapan anggaran.***