DPRD Jember Soroti Manajemen RSD dr. Soebandi, Pelayanan Pasien Dinilai Masih Lamban

DPRD Jember Soroti Manajemen RSD dr. Soebandi, Pelayanan Pasien Dinilai Masih Lamban

DPRD JEMBER – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember, Nurhuda Candra Hidayat, S.Sos, M.Kp, menekankan pentingnya pembenahan manajemen di tiga Rumah Sakit Daerah (RSD) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember. Menurutnya, perbaikan tata kelola menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya pasien yang membutuhkan penanganan secara cepat dan optimal.

Tiga rumah sakit milik Pemkab Jember tersebut meliputi RSD dr. Soebandi, RSD Kalisat, dan RSD Balung. Ketiganya dinilai memiliki peran strategis dalam memberikan akses layanan kesehatan kepada masyarakat Jember, sehingga kualitas pelayanan dan efektivitas manajemen perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Nurhuda menilai, pembenahan tersebut menjadi semakin penting, terutama di RSD dr. Soebandi yang merupakan salah satu rumah sakit kelas pendidikan tipe B Jawa Timur. Ia menyebut, peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur maupun penambahan fasilitas kesehatan, tetapi juga harus diiringi dengan perbaikan sistem dan manajemen pelayanan.

Selama ini, kata Nurhuda, salah satu keluhan yang masih banyak dirasakan masyarakat berkaitan dengan lamanya waktu penanganan pasien. Bahkan, jika dibandingkan dengan sejumlah rumah sakit swasta di Jember, kecepatan pelayanan di RSD dr. Soebandi dinilai masih tertinggal.

“Saya kira perbaiki dulu manajemennya, baru yang lain-lain,” ucapnya saat Rapat Badan Anggaran DPRD Jember bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember di ruang Badan Musyawarah (Banmus), Senin, 3 Agustus 2026.

Sorotan tersebut disampaikan Nurhuda seiring dengan rencana Pemkab Jember mengalokasikan anggaran sebesar Rp130 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan alat-alat kesehatan di RSD dr. Soebandi.

Anggaran itu direncanakan bersumber dari pinjaman Pemkab Jember kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp786 miliar. Namun, Nurhuda mengingatkan bahwa peningkatan anggaran untuk infrastruktur dan peralatan medis semestinya berjalan beriringan dengan pembenahan manajemen pelayanan.

Pasalnya, menurut dia, penambahan fasilitas dan dukungan anggaran dalam jumlah besar akan kurang optimal apabila persoalan mendasar dalam pelayanan pasien belum terselesaikan. Ia menilai masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, efektif, dan memberikan kepastian, bukan hanya fasilitas kesehatan yang semakin lengkap.

Nurhuda pun menyoroti pengalaman pasien yang masih harus menunggu dalam waktu lama meskipun telah melakukan pendaftaran sebelumnya. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi pengelola rumah sakit maupun Pemkab Jember.

“Kami bukan tidak setuju perbaikan infrastruktur rumah sakit dr. Soebandi, tapi perbaiki dulu manajemennya. Wong kita (pasien) daftar seminggu yang lalu, pas datang hari H jam 8.00 WIB, tapi baru dilayani sampai jam 13.WIB, ini bagaimana,” pungkasnya.