DPRD Jember Godok Aturan Tegas Jaringan Utilitas, Pelanggar Terancam Sanksi Pemutusan

DPRD Jember Godok Aturan Tegas Jaringan Utilitas, Pelanggar Terancam Sanksi Pemutusan

 

DPRD JEMBER – DPRD Kabupaten Jember bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Jember mulai membahas aturan penataan dan penertiban jaringan utilitas Terpadu ( JUT). Dalam pembahasan tersebut, setiap penyelenggara jaringan utilitas yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi administratif tegas.

Hal itu terungkap dalam pemaparan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu yang dibahas di ruang rapat Komisi C DPRD Jember, Kamis (8 Oktober 2026).

Dalam draf yang dibacakan Ketua Komisi C, Ardi pujo Prabowo mendiskusikan penerapan dalam Pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penyelenggara jaringan utilitas juga dapat dikenakan sanksi administratif apabila:

  1. tidak melaksanakan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Izin; atau
  2. pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas tidak sesuai dengan rekomendasi teknis yang tercantum dalam Izin.

Sementara pada ayat (3) disebutkan, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain berupa:

  1. peringatan tertulis;
  2. pemutusan, penghentian dan/atau penyegelan.

Pembahasan Raperda ini dinilai penting untuk menata kesemrawutan jaringan kabel udara, fiber optik, dan utilitas lainnya yang selama ini dikeluhkan masyarakat karena membahayakan dan merusak estetika kota.

Hingga Kamis sore, pembahasan Raperda tersebut masih berlangsung di diskusikan bersama Tim Ahli, Bagikan Hukum Pemkab Jember, Dinas PUPR berdiskusi melakukan perbaikan redaksi.

Dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan pemerintah daerah memiliki payung hukum untuk melakukan penertiban, pengawasan, serta memberikan efek jera bagi penyelenggara yang tidak patuh terhadap izin dan rekomendasi teknis.

Sebelumnya, Pemkab Jember, Raperda JUT tahun 2026 sebagai payung hukum untuk mengatasi masalah kabel semrawut dan menata infrastruktur kota.  Tujuannya untuk Menata Kabel Semrawut: Mengatur keberadaan kabel, jaringan listrik, dan pipa bawah/atas tanah di kawasan strategis agar estetika tata ruang kota lebih rapi. Selain itu untuk Meningkatkan Keselamatan serta

Modernisasi Infrastruktur, yakni Mendukung penataan kota Jember yang lebih modern dan terintegrasi.