DPRD Jember Buka Ruang Dialog, Penataan Pedagang Pasar Tanjung Dicari Titik Temunya

DPRD Jember Buka Ruang Dialog, Penataan Pedagang Pasar Tanjung Dicari Titik Temunya

DPRD JEMBER – Persoalan antara pedagang Pasar Tanjung Jember telah lama mengemuka. Perbedaan kepentingan terutama terjadi antara pedagang yang berjualan di dalam pasar dengan mereka yang menempati area di luar pasar, tepatnya di sepanjang jalan sekitar kawasan Pasar Tanjung.

Pedagang yang berada di dalam pasar menilai keberadaan pedagang di luar secara tidak langsung menghambat akses pembeli untuk masuk dan berbelanja di dalam pasar. Sebaliknya, pedagang yang berjualan di luar merasa memiliki hak yang sama untuk mencari nafkah. Bagi mereka, berjualan di mana pun selama masih memungkinkan merupakan bagian dari ikhtiar mencari rezeki Allah. Persoalan tersebut kemudian mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Jember. Bupati Jember Muhammad Fawait berupaya mencari jalan keluar dengan melakukan penataan pedagang Pasar Tanjung. Salah satu skema yang ditawarkan adalah pengaturan jam berjualan bagi pedagang yang berada di luar pasar.

Namun, upaya penataan tersebut belum sepenuhnya mendapatkan penerimaan dari para pedagang. Penolakan bahkan berkembang menjadi aksi unjuk rasa yang dilakukan para pedagang dengan didampingi Laskar Jahanam. Di tengah tarik-menarik kepentingan tersebut, Wakil Ketua DPRD Jember Widarto, S.S meyakini masih terbuka ruang dialog untuk mempertemukan kepentingan semua pihak.

Menurutnya, persoalan Pasar Tanjung tidak seharusnya diselesaikan dengan menempatkan salah satu kelompok sebagai pihak yang harus dikorbankan. “Niat Gus Bupati dan kita semua tidak ada yang boleh dikorbankan. Semuanya mencari nafkah, maka pasti ada titik temu,” ujarnya di sela-sela unjuk rasa para pedagang dan Laskar Jahanam di halaman di halaman Kantor Bupati Jember, Rabu (30 September 2026).

Menurut Widarto, kunci utama dalam penataan Pasar Tanjung adalah keterlibatan seluruh pihak yang berkepentingan. Pedagang, baik yang berada di dalam maupun di luar pasar, harus mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Demikian pula dengan pihak yang selama ini mendampingi para pedagang.

Oleh karena itu, Widarto menyatakan mendukung langkah Ketua DPRD Jember H Ahmad Halim yang menggagas pertemuan dengan melibatkan seluruh unsur pedagang Pasar Tanjung. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang bersama untuk membicarakan berbagai persoalan secara terbuka sekaligus mencari titik temu dari kepentingan yang selama ini berbeda.

“Insyaallah hari Jumat kita fasilitasi untuk mempertemukan, mencari titik temu dari berbagai kepentingan ini, tapi niatnya sekali lagi, tidak ada yang boleh dikorbankan,” urainya.

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, sejumlah persoalan yang selama ini menjadi pemicu ketidakharmonisan di antara pedagang Pasar Tanjung sebenarnya telah mulai dikomunikasikan. Artinya, persoalan tersebut bukan sesuatu yang tidak mungkin dicarikan jalan keluar.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah hal yang membutuhkan pembahasan dan negosiasi lebih lanjut. Salah satunya menyangkut peran dan kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan dukungan terhadap penataan kawasan pasar.

Menurut Widarto, kehadiran pemerintah tidak harus selalu diwujudkan dalam bentuk kebijakan penertiban. Pemerintah juga dapat mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan teknis yang menjadi kebutuhan bersama para pedagang.

“Contoh, kalau yang dimasalahkan soal kebersihan, maka pemerintah daerah harus hadir. Misalnya juga, mohon maaf, ada orang yang suka buang air kecil di sembarang tempat, maka pemerintah bisa menghadirkan toilet portabel,” pungkasnya.