DPRD Jember Bongkar Dugaan Pungli, Pembagian Lahan Tak Merata di Gapoktanhut Seputih

DPRD Jember Bongkar Dugaan Pungli, Pembagian Lahan Tak Merata di Gapoktanhut Seputih

 

DPRD JEMBER – Komisi B DPRD Jember membongkar adanya dugaan pungli dan pembagian lahan yang tidak merata oleh Gabungan Kelompok Hutan (Gapoktanhut) Sumber Makmur Seputih Kecamatan Mayang.

Temuan itu terbongkar saat masyarakat Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Badan Musyarawah (Banmus), Senin (12 Oktober 2026).

Perwakilan LBH Mitra Kawula Nusantara, Rico Nurdiansyah Ali menyampaikan yang terjadi di Gapoktanhut Sumber Makmur di Desa Seputih yang diduga terjadi di semua wilayah. Dimana investigasi ternyata distribusi lahan KHDPK kehutanan sosial tidak merata alias tidak adil atau proporsional.

‘Ketua (gapoktanhut) 2 hektar, yang lain 10×50 dan ini tidak adil. Setiap warga yang mengelola lahan diminta bayar dan lunas didepan. Ini adalah pungli bahkan bisa masuk delik penipuan, karena tidak jelas dasarnya. Terlebih ada yang menjual ternak untuk bayar,” jelasnya.

Makanya, dalam waktu dekat ia meminta pihak terkait untuk mentabulasi siapa-siapa yang mengelola hutan sosial tersebut. Ia sangat mendukung program pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di 16 kecamatan yang beririsan dengan hutan.

“Kalau terjadi penyimpangan, tujuan pemerintah tidak tercapai. Kita minta pemerintah terkait melakukan verifikasi ulang. Dibenahi, siapa yang mengelola dan berapa luasnya. Jika ada dugaan pungli, tolong dikembalikan,” tegasnya.

Karena yang terjadi di Seputih, ada dugaan pungli bervariasi mulai Rp4 juta hingga Rp28 juta dan harus dibayar lunas didepan agar bisa menggarap lahan. “Ada juga yang menjual ternak kambing untuk membayar itu,” sebut Rico.

Selain itu, dalam daftar resmi SK 11615 Tahun 2024 banyak nama-nama yang terdaftar tidak mendapat lahan garap di lokasi tersebut. Bahkan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) tidak mengetahui hal tersebut.

“Karena anggota yang mendaftarkan sudah punya hak dan harus tunduk Permentan Nomor 4 Tahun 2023. CDK tidak tahu, dan dikatakan tidak ada yang bayar. Bisa jadi orang-orang mengaku membeli ke anaknya,” kisahnya.

Ia meminta agar Ketua Gapoktanhut untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan. Bahkan juga akan melihat dinamika yang terjadi kedepan terkait kepengurusan Gapoktanhut.

“Banyak warga miskin. Yang tidak mengelola, karena tidak punya uang. Dimana pelaku utama pengelola hutan, warga sekitar yang tergantung hidupnya dengan lahan hutan,” ujarnya.

“Termasuk konsentrasi kami tentang pupuk subsidi, bahwa tidak hanya untuk pertemuan dan termasuk dengan perkebunan, termasuk tanaman kopi,” sambungnya.

Sedangkan Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto meminta agar data tumpang tindih dirapikan. Termasuk adendum dikomunikasikan dengan masyarakat yang menjadi pemanfaatan hutan tersebut.

“CDK saya minta tidak usah ikut urusan pribadi atau politik-politik, jadi pada sesi regulasi saja,” pintanya.

Komisi B DPRD Jember juga kuatir, bahwa pupuk tidak akan bisa memenuhi kuota kalau para petani kopi rakyat tidak bisa kita fasilitasi untuk mendapatkan pupuk subsidi. Perlu duduk bersama dengan CDK, apa terobosan yang bisa membuat permentan berlaku di Jember.

“Kepada ketua Gapoktan, kami berikan data pembentukan KTH karang harjo, tetelan dan badean. Agar bisa menegetahui, apa terbentuk dengan baik dan benar sesuai regulasi. Juga ada rapat pembentukan Gapoktanhut,” pintanya.

“Karena anda dianggap sekarang penguasa Gapoktanhut. Maka secara adminsitratif, harus ada syarat yang dipenuhi. Kalau tidak, mari kita benahi sesuai regulasi yang ada,” jelasnya.

Candra menyatakan, persoalan ini tidak berhenti disini saja, bahkan juga kejadian ini menimpa para petani hutan di wilayah lain.