Candra Ary Fianto Dorong Efisiensi Belanja Barang dan Jasa

Candra Ary Fianto Dorong Efisiensi Belanja Barang dan Jasa

DPRD JEMBER – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember Candra Ary Fianto, S.T mendorong efisiensi belanja barang dan jasa sebagai salah satu opsi pembiayaan pembangunan daerah pada 2027. Langkah tersebut dinilai dapat membuka ruang anggaran sehingga kebutuhan prioritas tetap dapat dipenuhi tanpa menambah beban utang daerah.

Pandangan itu disampaikan Candra Ary Fianto dalam rapat pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 di DPRD Kabupaten Jember, 3 Agustus 2026. Ia memperkuat gagasan yang sebelumnya disampaikan Wakil Ketua DPRD Jember Widarto mengenai perlunya mengoptimalkan belanja daerah sebelum mempertimbangkan pinjaman.

Menurut Candra, salah satu ruang yang dapat dikaji adalah belanja barang dan jasa dalam rancangan KUA 2027. Efisiensi pada pos tersebut dapat menjadi pilihan untuk menyediakan anggaran bagi kebutuhan pembangunan yang lebih prioritas.

Candra juga menekankan pentingnya segera menetapkan keputusan terkait KUA-PPAS. Ia menilai pembahasan yang terlalu melebar hingga masuk pada detail skema pinjaman berpotensi menghambat tahapan berikutnya. Setelah KUA disepakati, pembahasan dapat dilanjutkan ke PPAS serta proses penyelarasan di komisi.

Dalam pembahasan mengenai rencana pinjaman, Candra meminta konsekuensi terhadap APBD pada tahun berikutnya ikut diperhitungkan. Pinjaman akan membawa kewajiban pembayaran bunga dan pokok. Beban tersebut perlu dipertimbangkan karena pembayaran pada 2028 berpotensi memengaruhi kemampuan APBD dalam memenuhi pelayanan dasar.

Selain kewajiban pembayaran pinjaman, kebutuhan pembangunan infrastruktur juga menjadi perhatian. Candra menilai alokasi belanja modal untuk infrastruktur perlu dipertimbangkan agar dapat mencapai 40 persen. Skema pembiayaan yang dipilih pemerintah daerah harus tetap memperhatikan kebutuhan tersebut.

Candra juga menyoroti kebutuhan sektor kesehatan. Ia menilai pelayanan dasar di rumah sakit, termasuk ketersediaan alat dan berbagai kebutuhan pendukung, harus menjadi prioritas. Namun, perencanaan pengembangan rumah sakit juga harus mempertimbangkan kondisi lahan.

Rumah Sakit Subandi, menurut Candra, memiliki keterbatasan lahan untuk pengembangan lebih lanjut. Kondisi berbeda juga perlu diperhitungkan di Rumah Sakit Balung yang membutuhkan pembebasan lahan di sekitar kawasan rumah sakit apabila pengembangan dilakukan.

Selain sektor kesehatan, kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur besar juga perlu masuk dalam perencanaan anggaran. Salah satunya berkaitan dengan rencana pembangunan flyover di Mangli. Pembebasan lahan untuk proyek tersebut dinilai membutuhkan anggaran besar. Candra menyebut kebutuhan pembebasan lahan untuk pembangunan serupa di Surabaya sebagai gambaran besarnya kebutuhan anggaran.

Karena itu, Candra kembali menekankan pentingnya mencari ruang efisiensi dalam APBD. Berdasarkan pembahasan KUA, belanja barang dan jasa disebut berada di angka sekitar Rp2,1 triliun dari total pagu sekitar Rp5,5 triliun. Besarnya alokasi tersebut dinilai dapat menjadi salah satu ruang yang dikaji untuk efisiensi.

Efisiensi tersebut diharapkan dapat diarahkan pada kebutuhan pembangunan yang telah memiliki data dan prioritas, termasuk perbaikan jalan yang membutuhkan penanganan segera.

Bagi Candra, optimalisasi belanja menjadi pilihan yang perlu dipertimbangkan sebelum pemerintah daerah mengambil keputusan untuk menambah kewajiban melalui pinjaman. Ia juga mendorong agar keputusan mengenai KUA-PPAS segera ditetapkan sehingga pembahasan PPAS dan tahapan di masing-masing komisi tidak ikut tertunda.

Dengan demikian, pembahasan anggaran 2027 diharapkan tetap berjalan sesuai tahapan sekaligus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, pelayanan dasar, dan kemampuan fiskal Kabupaten Jember. []