APBD Perubahan Jember 2026 Resmi Ditetapkan, Tambahan Anggaran Rp223 Miliar Fokus untuk Infrastruktur dan Kesejahteraan
DPRD JEMBER – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember bersama pemerintah daerah resmi merampungkan agenda penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026.
Keputusan penting ini diambil melalui mekanisme sidang paripurna setelah mendengarkan pandangan akhir dari seluruh fraksi.
Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, S.Sos, mengungkapkan bahwa seluruh fraksi di dewan sepakat menyetujui rancangan APBD-P 2026 dengan sejumlah catatan evaluasi.
Tahapan selanjutnya, dokumen anggaran tersebut akan segera dikirimkan kepada Gubernur Jawa Timur guna mendapatkan proses fasilitasi dan evaluasi sebelum resmi diundangkan.
“Jadi hari ini adalah agenda penetapan ya. Penetapan APBD Perubahan 2026. Ya tentu itu harus melalui sidang proses paripurna termasuk salah satunya adalah minta pendapat akhir dari masing-masing fraksi. Dan alhamdulillah pendapat akhir fraksi semuanya rata-rata menyetujui termasuk dengan segala catatannya,” ujar Halim saat memberikan keterangan.
Halim memaparkan, dalam APBD-P 2026 kali ini terdapat tambahan alokasi anggaran sebesar Rp223 miliar yang mencakup pos belanja earmark maupun non-earmark.
Dana tambahan tersebut diproyeksikan secara khusus untuk menggenjot program peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan infrastruktur publik yang merata.
Fokus utama pembangunan diarahkan pada perbaikan fasilitas dasar seperti infrastruktur jalan raya, penerangan jalan umum, hingga sektor penunjang pertanian yang meliputi jaringan irigasi dan akses jalan di wilayah perdesaan.
Kebijakan ini diambil agar pemerataan ekonomi dapat dirasakan secara adil oleh warga baik di perkotaan maupun di pelosok desa.
“Iya, tentu karena kita mendapatkan tambahan 223 miliar di mana itu ada belanja earmark dan non earmark, tentu harapannya difokuskan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat,” imbuhnya
“Yang pengertian yang kedua adalah peningkatan infrastruktur terutama jalan, penerangan, maupun usaha pertanian seperti irigasi dan jalan-jalan di pedesaan,” jelas Halim.
Di sisi lain, Halim mengakui bahwa tantangan terbesar dalam eksekusi APBD-P 2026 adalah sisa waktu efektif tahun anggaran yang tinggal menyisakan tiga bulan terakhir. Kondisi ini menuntut jajaran birokrat di lingkungan Pemkab Jember untuk bekerja secara cepat, tanggap, dan terukur.
Pihaknya mewanti-wanti agar proses lelang pekerjaan fisik tidak mengalami keterlambatan, khususnya untuk proyek-proyek strategis berdurasi panjang seperti pembangunan jembatan dan perbaikan jalan yang wajib tuntas sebelum masa tutup anggaran berakhir.***
