Ahmad Halim Dorong Perubahan APBD Jember 2026 Jadi Penggerak Pemerataan Pembangunan
Ahmad Halim Dorong Perubahan APBD Jember 2026 Jadi Penggerak Pemerataan Pembangunan
DPRD JEMBER – Perubahan APBD Jember 2026 diarahkan bukan sekadar untuk menyesuaikan struktur anggaran, melainkan menjadi instrumen pemerataan pembangunan dari pelosok desa hingga pusat kota. Ketua DPRD Jember dan Ketua DPC Partai Gerindra Jember Ahmad Halim, S.Sos menempatkan pemerataan manfaat pembangunan sebagai salah satu pesan utama dalam sidang paripurna pandangan akhir fraksi terhadap Perubahan APBD 2026, Senin, 14 September 2026.
Dengan gaya berceramah seperti seorang dosen, Halim mengurai sejumlah agenda yang menurutnya perlu menjadi perhatian bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Mulai dari pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga upaya menekan kemiskinan.
Dalam pandangan Halim, pembangunan desa dan kota perlu bergerak dalam arah yang sama. Masyarakat di wilayah yang masih menghadapi persoalan kemiskinan membutuhkan perhatian lebih agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.
Tambahan Transfer ke Daerah sebesar Rp223,12 miliar menjadi salah satu bagian yang mendapat perhatian. Halim mengapresiasi tambahan dana dari pemerintah pusat tersebut yang dinilainya membuka ruang lebih besar bagi pembangunan Jember.
Pemanfaatan dana itu juga dikaitkan dengan sejumlah rencana pembangunan, termasuk penerangan jalan umum dan pengembangan food street yang diharapkan dapat memunculkan pertumbuhan ekonomi baru. Rencana revitalisasi Pasar Tanjung turut disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat aktivitas perdagangan dan ekonomi masyarakat.
Penguatan ekonomi, menurut Halim, berjalan beriringan dengan agenda pengentasan kemiskinan. Karena itu, sektor pertanian, UMKM, dan pariwisata perlu menjadi bagian dari pembangunan ekonomi daerah. Kebijakan pertanian juga perlu memastikan dukungan diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.
Halim turut menyoroti kondisi sejumlah pasar yang aktivitas perdagangannya meluber hingga ke jalan. Situasi tersebut dinilai perlu ditelaah lebih lanjut, termasuk melalui perbaikan fasilitas pasar yang menjadi perhatian Komisi B DPRD Jember.
Pada sektor pelayanan dasar, layanan kesehatan Home Care mendapat apresiasi. Program tersebut dinilai sebagai inovasi yang perlu terus dikembangkan agar jangkauan pelayanan kesehatan semakin luas. Halim juga menyinggung kebutuhan penguatan fasilitas rumah sakit daerah dan peningkatan perhatian terhadap Posyandu.
Pendidikan menjadi agenda lain yang ditekankan. Keberlanjutan beasiswa bagi mahasiswa masyarakat Jember dinilai penting, dengan penekanan pada ketepatan sasaran penerima. Para penerima beasiswa juga diharapkan ikut memperkenalkan potensi daerah, termasuk wisata dan pembangunan Jember.
Dalam urusan birokrasi, Halim mengapresiasi pemerintah daerah yang mempertahankan tunjangan TPP ASN. Keberlangsungan tenaga PPPK paruh waktu juga menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut.
Selain pembangunan fisik, Halim menekankan pentingnya kecepatan pemerintah merespons berbagai persoalan, termasuk bencana. Menurut dia, kemampuan birokrasi memberikan respons cepat menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko yang dihadapi masyarakat.
Pada akhirnya, Halim menegaskan bahwa Fraksi Partai Gerindra menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Bagi Halim, seluruh rangkaian pembangunan bermuara pada satu tujuan: menjadikan Jember lebih maju dengan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, dari pusat kota hingga ujung desa. []
Related Posts
- No comments have been published yet.


