Belasan Tahun Terkatung-katung, Komisi A DPRD Jember Desak BPN Segera Terbitkan Sertifikat Lahan 477 Hektare Petani Katajek
Belasan Tahun Terkatung-katung, Komisi A DPRD Jember Desak BPN Segera Terbitkan Sertifikat Lahan 477 Hektare Petani Katajek

DPRD JEMBER – Penantian panjang ratusan petani asal Katajek, Desa Pakis, Kecamatan Panti, untuk memiliki kepastian hukum atas lahan garapan seluas 477 hektare mulai menemui titik terang.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember mendesak instansi terkait agar segera menuntaskan proses sertifikasi lahan perkebunan PDP yang telah dilepas pemerintah sejak 2013 tersebut.
Ketua Komisi A DPRD Jember, Budi Wicaksono, menegaskan bahwa penanganan konflik pertanahan ini berada di bawah payung Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember sebagai ketua harian.
Budi menyampaikan bahwa Komisi A telah memfasilitasi audiensi dengan mempertemukan perwakilan petani, pihak BPN, serta pemerintah desa setempat.
Ia meminta, BPN bergerak cepat memproses bidang tanah yang sudah berstatus K1 atau dikategorikan clean and clear dari sengketa.
Ia berharap kepastian atas nasib dokumen legalitas tanah masyarakat sudah dapat terlihat pada awal November 2026 mendatang.
“Kami minta BPN segera memproses sertifikasi untuk bidang tanah yang sudah masuk kategori K1 dan dinyatakan tidak bermasalah. Kami berharap perkembangan proses sertifikasi lahan Katajek ini sudah ada kejelasan pada awal November nanti,” kata Budi.
Sebelumnya, rombongan warga yang mewakili para petani menyambangi gedung DPRD Jember pada Kamis (15 Oktober 2026). Mereka mengadukan tidak jelasnya kelanjutan penerbitan sertifikat padahal proses perizinan telah berjalan belasan tahun.
Koordinator Pokmas Desa Pakis, Tukimin, mengungkapkan bahwa tahap validasi subjek dan objek lahan seluas 477 hektare sebenarnya telah rampung dan diperkuat melalui Surat Keputusan (SK) Bupati pada 2022 untuk pembagian kepada 668 jiwa. Dari angka tersebut, sebanyak 430 pendaftar telah dikelompokkan ke dalam kategori K1.
Selain terkendala legalitas, Tukimin menyoroti beban finansial yang harus ditanggung warga. Petani terpaksa membiayai proses pengukuran tanah menggunakan uang pribadi sejak 2022, padahal merujuk regulasi yang berlaku, anggaran tersebut semestinya dialokasikan melalui APBD atau APBN.
Padahal, berkas hasil validasi tersebut sudah diteruskan oleh Camat Panti ke BPN Jember sejak empat tahun lalu.
Para petani berharap fasilitasi dari DPRD dan Pemkab Jember dapat memutus kebuntuan ini sehingga hak atas tanah yang mereka perjuangkan sejak lama segera terealisasi.
Menanggapi tuntutan tersebut, pihak Kantor Pertanahan/BPN Jember membeberkan kendala administratif yang memicu tertundanya penerbitan sertifikat. Staf BPN Jember, Mardi Siswoyo, menjelaskan bahwa penetapan awal data 668 pemohon memang sempat ditandatangani oleh Bupati MZA Jalal.
Namun, ketika proses verifikasi ulang digelar pada 2022, jumlah penerima manfaat melonjak menjadi sekitar 800 orang. Mardi membeberkan bahwa penambahan data hasil pemutakhiran tersebut belum memperoleh pengesahan tanda tangan dari bupati periode berikutnya.
“Data hasil verifikasi terbaru sebanyak kurang lebih 800 orang tersebut memang belum ditandatangani oleh bupati berikutnya. Oleh karena itu, data ini perlu dibawa dan dibahas kembali dalam forum Gugus Tugas Reforma Agraria untuk menentukan langkah sertifikasi selanjutnya,” terang Mardi.
Sebagai tindak lanjut, pihak BPN berjanji akan segera mengagendakan rapat koordinasi bersama tim GTRA untuk mematangkan pendaftaran dan penyelesaian legalisasi tanah Katajek secara menyeluruh.***
Related Posts
- No comments have been published yet.


