Atur Sound Horeg di Jember, DPRD Usul Batasi Maksimal 8 Sub Speaker dan Pembongkaran Paksa
Atur Sound Horeg di Jember, DPRD Usul Batasi Maksimal 8 Sub Speaker dan Pembongkaran Paksa

DPRD JEMBER – Penataan ajang hiburan karnaval berbasis pengeras suara berdaya tinggi atau sound horeg di Kabupaten Jember mulai memasuki babak baru.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember mendorong lahirnya regulasi jalan tengah untuk menjamin keselamatan warga tanpa mematikan potensi ekonomi rakyat.
Ketua Komisi A DPRD Jember, Budi Wicaksono, mengusulkan pembatasan ketat terhadap volume dan jumlah unit pengeras suara, yakni maksimal 8 subwoofer per armada. Langkah penertiban ini dinilai krusial agar kegiatan publik tetap semarak namun tidak mengorbankan kenyamanan dan kesehatan masyarakat sekitar.
Budi menegaskan bahwa regulasi tersebut wajib mencakup teknis pembatasan kuantitas pengeras suara, pengawasan genre musik, hingga pembatasan jam operasional.
Menurutnya, dentuman suara yang terlampau keras tidak hanya mengganggu pendengaran dan memicu getaran di dada, tetapi juga berisiko merusak struktur bangunan warga, seperti memecahkan kaca jendela hingga meruntuhkan atap dan plafon rumah.
Meskipun menyukai seni sound horeg, Budi menilai komitmen bersama dari jajaran bupati, camat, hingga kepala desa sangat diperlukan.
“Kami menyoroti bahwa keterlibatan aparat wilayah menjadi kunci karena pelanggaran di lapangan masih marak terjadi meskipun Surat Edaran (SE) Bersama dari Gubernur Jawa Timur dan Kapolda telah diterbitkan,” paparnya.
Guna memberikan efek jera, Budi menyuarakan sanksi tegas pembatalan acara hingga pembongkaran paksa di lokasi jika ditemukan peserta yang nekat melanggar ambang batas.
“Penggunaan speaker dalam kegiatan sound horeg saat ini rata-rata bisa mencapai 12 shaf. Jika ditemukan penggunaan yang melebihi batas 8 sub, perlu ada tindakan tegas berupa pembongkaran,” kata Budi.
Di samping jumlah speaker, durasi acara juga menjadi sorotan utama. Budi mendorong agar seluruh kegiatan wajib dihentikan paling lambat pukul 00.00 WIB. Langkah ini diambil untuk mengakhiri kebiasaan karnaval sound horeg yang kerap meluber hingga melintasi waktu subuh bahkan sampai pukul 09.00 WIB esok harinya.
Budi menyadari bahwa melarang kegiatan sound horeg secara total bukanlah perkara mudah. Selain menjadi sarana rekreasi yang digemari khalayak, perputaran uang di sekitar acara tersebut turut menggeliat kan perekonomian warga lokal. Oleh sebab itu, pembentukan payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipandang sebagai solusi bijak.
Ia juga mendesak agar praktik-praktik yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama segera dibersihkan dari panggung hiburan rakyat.
“Unsur-unsur yang bertentangan dengan norma sosial dan agama, seperti cara berpakaian yang tidak pantas serta konsumsi minuman keras, perlu ditiadakan. Regulasi ini harus bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat sekaligus memperhatikan aspirasi para ulama,” ujarnya menambahkan.
Langkah koordinasi dan usulan regulasi ini mengemuka setelah gelombang penolakan masif bergulir di Kabupaten Jember. Sebelumnya, gabungan tokoh agama, pengasuh pondok pesantren, aktivis, serta elemen masyarakat menyuarakan penolakan lewat Surat Cinta untuk Bupati Jember yang mendesak pemerintah daerah berani menghentikan seluruh agenda sound horeg.***
Related Posts
- No comments have been published yet.


