Kejelasan Sertifikat Tanah Ketajek 668 Hektar, DPRD Jember Minta BPN Segera Terbitkan K1
DPRD JEMBER – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember menerima audiensi dan pengaduan dari utusan masyarakat Desa Pakis serta Desa Suci guna memperjuangkan kepastian legalitas sertifikasi lahan di kawasan Ketajek seluas 668 hektar.
Guna mengurai benang kusut konflik agraria tersebut, Ketua Komisi A DPRD Jember Budi Wicaksono memfasilitasi forum dialog yang mempertemukan warga terdampak dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta jajaran pemerintah desa setempat.
Budi mengutarakan bahwa tahapan validasi dan verifikasi data berkas pemohon telah tuntas dikerjakan, sehingga kini tahapan berlanjut pada proses eksekusi teknis oleh instansi pertanahan.
“Alhamdulillah tadi sudah kita pertemukan dengan pihak BPN, dengan pihak desa. Insyaallah sudah ada titik temulah, walaupun nanti tinggal menunggu eksekusi daripada pihak BPN,” ungkap Budi usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPRD Jember, Kamis (15 Oktober 2026).
Budi menegaskan bahwasanya berkas pemohon yang masuk dalam kualifikasi Kategori 1 (K1)—yakni lahan yang status kepemilikannya clean and clear, bebas konflik, serta dikuasai langsung oleh ahli waris sah—harus segera diproses penerbitan sertifikatnya tanpa menunda waktu.
Ia meminta BPN tidak menggabungkan atau menyandera penyelesaian lahan K1 dengan berkas Kategori 2 (K2) maupun Kategori 3 (K3) yang masih memerlukan pembenahan administrasi.
“Saya minta, kalau yang memang tidak ada sengketa, paling tidak itu sudah bisa diterbitkan yang K1. Dia punya objek, memang ahli waris, itu terbitkan dulu, enggak usah nunggu yang K2 atau K3,” tegas Budi.
Di samping itu, Budi turut meluruskan persepsi publik terkait pengalokasian dana APBD 2023 yang mencakup sekitar 430 berkas pemohon. Pihaknya menjelaskan bahwa dana pemerintah daerah tersebut dialokasikan khusus untuk pembiayaan pemetaan dan pengukuran fisik lahan oleh BPN, bukan sebagai penerbitan sertifikat secara cuma-cuma.
Komisi A DPRD Jember berkomitmen untuk terus memantau perkembangan penyelesaian masalah ini secara ketat dan mendesak pimpinan Kantor Pertanahan (Kantah) Jember menyajikan laporan progres terbuka pada awal bulan mendatang.
“Di awal bulan saya ingin tahu progress-nya sampai mana, disampaikan ke masyarakat. Kalau perlu, tuan rumahnya sekarang sudah ada di BPN, bolanya sudah saya serahkan ke sana,” pungkas Budi.***
