Atasi Ancaman Kelangkaan Pupuk dan Polemik Tani Hutan, DPRD Jember Desak Pembenahan Regulasi Sektor Pertanian
Atasi Ancaman Kelangkaan Pupuk dan Polemik Tani Hutan, DPRD Jember Desak Pembenahan Regulasi Sektor Pertanian

DPRD JEMBER – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember mendesak Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Pemkab Jember untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap regulasi di sektor pertanian.
Pembenahan ini dinilai krusial guna mencegah krisis pasokan pupuk bersubsidi sekaligus meluruskan persoalan kelembagaan petani di kawasan hutan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung DPRD Jember pada Senin 12 Oktober 2026, dewan menyoroti potensi kelangkaan alokasi pupuk bersubsidi.
Komisi B mengkhawatirkan kuota yang dialokasikan saat ini tidak akan mencukupi kebutuhan riil para penggarap lahan, khususnya petani kopi rakyat dan warga yang menggarap kawasan tegaan.
Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, S.T, menginstruksikan pihak dinas agar bergerak cepat mencari payung hukum yang tepat agar alokasi pupuk tepat sasaran.
“Makanya kami dari Komisi B mendorong adanya terobosan-terobosan terkait permentan agar dapat berlaku di Kabupaten Jember,” tegas Candra.
Menurutnya, penataan aturan sangat mendesak mengingat akan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) anyar beserta adendum turunannya. Ia meminta agar setiap perubahan kebijakan ini disosialisasikan secara transparan kepada warga masyarakat pemanfaat kawasan hutan.
Selain isu pupuk, Komisi B DPRD Jember juga membedah keabsahan tata kelola kelembagaan tani hutan di beberapa wilayah.
Candra secara resmi meminta DTPHP menyerahkan seluruh dokumen data beserta berita acara pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) di Karangharjo, Tetelan, dan Pandian.
“Langkah audit dokumen ini diambil guna memastikan proses pembentukan KTH maupun agenda perancangan Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktan Hutan) telah berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku,” imbuhnya.
Candra menekankan bahwa jika ditemukan kelemahan syarat administratif pada deretan figur yang selama ini memimpin Gapoktan hutan, maka seluruh pihak harus duduk bersama untuk membenahinya. Langkah ini penting agar kepemimpinan mereka memiliki legalitas yang sah di mata hukum, terutama yang bertaut pada dokumen SK 767.
“Nanti biar jelas, biar jenengan itu tidak dianggap sebagai ketua yang ilegal. Karena yang ada di sini rata-rata ada di 767 yang sesuai dengan SK tersebut,” ujar Candra memberikan penegasan.
Mengingat suasana daerah yang mulai menghangat menjelang gelaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), Komisi B mengingatkan jajaran DTPHP Jember untuk tetap menjaga independensi. Dinas diimbau agar tidak terseret dalam konflik kepentingan maupun manuver politik praktis di tingkat lokal.
Candra mengingatkan agar aparatur dinas murni berfokus pada perbaikan aturan demi kemaslahatan masyarakat luas.
“Enggak usah bela. Mohon maaf ya, biasa lah kalau kayak gini ini mau Pilkades. Kita fokus pada sisi regulasinya saja, biar semua bermanfaat,” tutupnya.***
Related Posts
- No comments have been published yet.


