Kejar Tenggat APBD Perubahan 2026, Pemkab Jember Didesak Dongkrak Belanja Modal yang Masih 22 Persen

Kejar Tenggat APBD Perubahan 2026, Pemkab Jember Didesak Dongkrak Belanja Modal yang Masih 22 Persen

DPRD JEMBER – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember kini berpacu dengan waktu untuk menuntaskan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026. Di tengah mepetnya sisa waktu pelaksanaan anggaran, penyerapan belanja modal sektor pembangunan infrastruktur tercatat masih menjadi yang paling minim.

 

Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), realisasi belanja modal Kabupaten Jember baru menyentuh angka Rp88,6 miliar atau sekitar 22,07 persen dari total pagu sebesar Rp401,5 miliar. Angka ini terpaut jauh dari target ideal evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mensyaratkan pencapaian minimal 40 persen.

 

Menanggapi ketimpangan tersebut, DPRD Jember meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola anggaran besar untuk segera mengambil langkah taktis percepatan.

 

Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, S.S, menekankan bahwa pemerintah daerah kini hanya mengantongi sisa waktu efektif sekitar dua bulan hingga penghujung tahun anggaran. “Waktu pelaksanaan anggaran ini sangat terbatas. Kita praktis hanya punya waktu efektif dua bulan untuk merealisasikan seluruh program APBD Perubahan 2026,” kata Widarto saat memberikan keterangan pada Senin 12 Oktober 2026.

 

Meskipun mendesak jajaran OPD berakselerasi, Widarto mengingatkan agar kecepatan kerja tidak mengorbankan mutu fisik pengerjaan di lapangan. “Percepatan penyerapan anggaran memang wajib dilakukan, terutama oleh OPD beranggaran besar. Namun, kualitas pengerjaan proyek, khususnya fasilitas publik dan infrastruktur, tetap harus dijaga secara ketat,” tegasnya.

 

Rendahnya angka penyerapan ini sebelumnya menjadi salah satu sorotan utama dalam lembar evaluasi Gubernur Jawa Timur.  Untuk merespons teguran tersebut, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember menggelar rapat penyelarasan di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jember.

 

Widarto menjelaskan bahwa forum pembahasan tersebut difokuskan untuk membedah dan menyempurnakan sejuta catatan dari Pemprov Jatim. “Seluruh perbaikan dokumen APBD-P 2026 ditargetkan selesai dan dikirim kembali ke Pemprov Jatim pada Senin ini guna mendapatkan nomor registrasi resmi,” imbuhnya.

 

Menurutnya, penetapan nomor register tersebut menjadi kunci utama agar anggaran perubahan bisa secepatnya dicairkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. “Rendahnya serapan pada pos belanja modal berbanding terbalik dengan pemenuhan komponen belanja daerah lainnya di Kabupaten Jember.,” terangnya.

 

Sebagai gambaran, berikut adalah rincian realisasi keuangan daerah di antaranya realisasi pendapatan daerah hingga periode yang sama mencapai Rp2,8 triliun dari pagu Rp4,3 triliun atau 66,56 persen.

 

Adapun realisasi belanja daerah tercatat Rp2,5 triliun dari pagu Rp4,5 triliun atau 56,13 persen. Untuk komponen lainnya, belanja pegawai terealisasi 74,43 persen dari pagu Rp1,3 triliun. Belanja barang dan jasa mencapai Rp1,1 triliun atau 54,36 persen dari pagu Rp2 triliunan lebih.

 

Sedangkan belanja lainnya terealisasi Rp301,8 miliar atau 44,30 persen dari pagu Rp681,5 miliar.

 

Widarto sebelumnya sempat mengungkapkan keprihatinannya terkait capaian belanja modal yang tertinggal jauh dibanding pos lainnya. Ia menyatakan bahwa realisasi belanja modal merupakan yang terendah jika disandingkan dengan alokasi belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa.

 

Dengan sisa rentang waktu yang makin sempit, optimalisasi pelaksanaan proyek infrastruktur menjadi ujian krusial bagi Pemkab Jember agar alokasi pembangunan tidak mengendap dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh publik sebelum akhir tahun anggaran 2026.***