Soal Penyesuaian Tarif Rumah Sakit Daerah, DPRD Jember Ingatkan Fungsi Sosial Layanan Kesehatan

Soal Penyesuaian Tarif Rumah Sakit Daerah, DPRD Jember Ingatkan Fungsi Sosial Layanan Kesehatan

DPRD JEMBER – Rencana penyesuaian tarif di sejumlah Rumah Sakit Daerah (RSD) Kabupaten Jember mendapat pengawalan ketat dari jajaran legislatif.

 

Ketua Komisi D DPRD Jember, Sunarsi Khoris, S.Ag., M.Si, menekankan agar kalkulasi biaya pelayanan kesehatan tetap mengedepankan keterjangkauan ekonomi warga serta misi sosial fasilitas medis milik pemerintah.

 

Ia menjelaskan, manajemen RSD Kalisat menyodorkan draf penyesuaian serta penambahan jenis layanan baru. Fasilitas yang diajukan mencakup pemeriksaan Pekerja Migran Indonesia (PMI), unit bank darah, poli jiwa, pemindaian radiologi, rehabilitasi medis, hingga pos vaksinasi.

 

Skema harga yang diusulkan cukup bervariasi. Sebagai gambaran, uji fisik dan kesehatan jiwa sederhana calon pekerja migran dipatok mulai Rp30 ribu, sedangkan paket pemeriksaan kesehatan disesuaikan menurut spesifikasi uji medis.

 

Untuk deretan vaksin, RSD Kalisat mengusulkan tarif vaksinasi influenza dan hepatitis B masing-masing sebesar Rp250 ribu, serta vaksin meningitis seharga Rp320 ribu.

 

Sunarsi mewanti-wanti agar perubahan nominal tidak sampai memberatkan warga yang membutuhkan penanganan medis. Ia mendesak agar penetapan biaya dibarengi kepastian peningkatan mutu fasilitas di lapangan.

 

“Penetapan tarif wajib mempertimbangkan kondisi ekonomi warga sebagai pengguna jasa. Kebutuhan layanan kesehatan jangan sampai membebani masyarakat,” tegas Sunarsi saat dikonfirmasi.

 

Politisi ini menambahkan bahwa pengadopsian nilai pembanding dari rumah sakit lain harus dilakukan secara objektif. Menurutnya, pembanding nominal wajib mempertimbangkan kesetaraan fasilitas, kelengkapan alat, hingga kapasitas tenaga medis yang tersedia.

 

“Membandingkan besaran biaya tidak cukup sebatas angka. Kelengkapan sarana serta standar pelayanan medis yang diperbandingkan harus setara,” jelasnya.

 

Di samping itu, Komisi D mendorong adanya dispensasi khusus berupa pemotongan atau pembebasan retribusi medis bagi kelompok disabilitas, dengan tetap mempertimbangkan ketahanan finansial rumah sakit.

 

Sunarsi menegaskan bahwa, faskes plat merah memikul tanggung jawab ganda. Pengelola dituntut cermat dalam mengelola pendapatan operasional tanpa mengikis esensi pengabdian kepada publik.

 

“Maka faskes pemerintah tidak sekadar mengejar penerimaan daerah, melainkan memegang kewajiban moral sosial yang pantang diabaikan,” imbuhnya.

 

Lantaran draf aturan ini masih berproses, Komisi D meminta kajian akademis serta payung hukum pendukung dilengkapi secara detail sebelum disahkan. Kebijakan akhir diharapkan mampu menghadirkan layanan medis yang modern, terjangkau, dan inklusif bagi seluruh lapisan warga Jember.***