Marak Peredaran Rokok Ilegal, DPRD Jember Dorong Pemberantasannya Demi Menjaga Petani Tembakau
Marak Peredaran Rokok Ilegal, DPRD Jember Dorong Pemberantasannya Demi Menjaga Petani Tembakau
DPRD JEMBER – Pemberantasan peredaran rokok tanpa pita cukai resmi di wilayah Kabupaten Jember terus menuai sorotan dari kalangan legislator daerah. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jember, Tabroni, S.E, menyoroti peran strategis serta tanggung jawab instansi penegak Perda dalam menekan peredaran barang kena cukai ilegal tersebut.
Tabroni menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi serta razia penertiban produk rokok ilegal di wilayahnya sepenuhnya berada di bawah kendali Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Ia membeberkan bahwa kegiatan penindakan di lapangan tersebut disokong oleh pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Sesuai ketentuan yang berlaku, terdapat porsi khusus sebesar 10 persen dari total dana simpanan daerah tersebut yang wajib dialokasikan untuk sektor penegakan hukum.
“Porsi DBHCHT yang disalurkan ke tingkat daerah dibagi menjadi 50 persen untuk peningkatan kesejahteraan warga, 40 persen bagi sektor layanan kesehatan, serta 10 persen sisanya dialokasikan khusus guna merazia rokok tak berizin,” kata Tabroni sewaktu dimintai keterangan, Selasa (6 Oktober 2026).
Tabroni menyampaikan bahwa langkah penertiban tersebut difokuskan penuh untuk memberantas peredaran rokok ilegal yang merugikan negara, serta tidak ditujukan untuk menekan para petani tembakau maupun jajaran produsen rokok resmi.
“Itu menjadi bagian yang harus disampaikan kepada publik agar publik di Jember tahu bahwa DBHCHT yang memang menjadi bagian dari uang rakyat, bisa dikembalikan kepada rakyat,” tegas Tabroni.
Guna mengawal penggunaan dana tersebut, Komisi A DPRD Jember mendesak Satpol PP selaku mitra kerja agar membeberkan pertanggungjawaban serta rincian penggunaan anggaran penindakan secara terbuka kepada publik.
Politisi ini memaparkan bahwa dewan membutuhkan kejelasan data operasional, mulai dari seberapa sering razia digelar, peta titik lokasi pengawasan, jumlah koli rokok ilegal yang berhasil disita, hingga proses hukum yang dijatuhkan kepada para pelaku.
Guna mengoptimalkan fungsi pengawasan, Komisi A turut mengimbau Satpol PP untuk mengajak jajaran anggota dewan sewaktu menggelar agenda penyuluhan maupun razia penertiban di pemukiman warga.
Langkah kolaborasi ini dipandang penting supaya para wakil rakyat dapat memantau secara langsung dinamika peredaran rokok polos yang terjadi di tengah masyarakat.
Mengenai besaran dana DBHCHT untuk periode mendatang, Tabroni mengemukakan bahwa nilai alokasinya senantiasa menyesuaikan dengan regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.
Ia memastikan bahwa gerakan pembersihan rokok ilegal akan tetap digencarkan secara konsisten demi menjamin keberlanjutan industri tembakau legal serta kesejahteraan para petani lokal di Jember.***
Related Posts
- No comments have been published yet.


