Sempat Terhenti 4 Tahun, Raperda Pengelolaan Aset Daerah Jember Akhirnya Rampung Dibahas
Sempat Terhenti 4 Tahun, Raperda Pengelolaan Aset Daerah Jember Akhirnya Rampung Dibahas

DPRD JEMBER – Tiga lembaga teknis yang terdiri dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Komisi C DPRD Jember, serta Bagian Hukum Pemkab Jember resmi menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Raperda PBMD).
Kesepakatan atas 244 pasal dalam draft aturan tersebut menjadi penanda berlanjutnya regulasi ini ke tahapan konsultasi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelum diajukan ke Rapat Paripurna.
Sekretaris BPKAD Pemkab Jember Sandi Cahyono menyampaikan bahwa agenda penutupan diskusi pada Rabu (7 Oktober 2026) difokuskan pada penyelarasan materi muatan lokal.
Sandi memaparkan, pasal-pasal yang dimatangkan mencakup tata cara pemindahtanganan dan pembongkaran aset, mekanisme sewa-menyewa, skema pinjam pakai, serta regulasi teknis penataan kekayaan daerah lainnya.
“Adapun cakupan barang milik daerah yang ditata dalam aturan ini melingkupi berbagai bentuk aset, mulai dari lahan, fasilitas bangunan, hingga sarana barang bergerak,” ujarnya.
Ia menegaskan, hadirnya Perda PBMD sangat mendesak demi menghadirkan payung hukum yang kuat, terutama dalam hal pemanfaatan komersial dan penyewaan properti Pemkab.
Sandi menilai regulasi tingkat Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang berlaku selama ini belum cukup kokoh untuk menopang tata kelola penyewaan aset daerah.
“Pengelolaan dan pemanfaatan aset milik pemerintah daerah membutuhkan landasan hukum yang jauh lebih kuat selevel peraturan daerah, tidak cukup apabila hanya mengandalkan aturan kepala daerah,” ujar Sandi.
Di sisi lain, Ketua Komisi C DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo mengonfirmasi bahwa seluruh materi pembentukan Raperda PBMD telah disepakati oleh legislative dan eksekutif.
Ardi menuturkan, Jember termasuk salah satu kabupaten yang tergolong terlambat memiliki aturan khusus tingkat perda yang mematangkan tata kelola barang milik daerah.
Setelah melalui intensitas pertemuan yang panjang, Raperda ini dijadwalkan segera masuk ke Biro Hukum Pemprov Jatim untuk proses harmonisasi sebelum disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Jember.
“Kabupaten Jember menjadi salah satu wilayah yang sampai saat ini belum mengandalkan peraturan daerah khusus dalam mengelola barang milik daerah. Setelah konsultasi ke Pemprov Jatim tuntas, Raperda ini akan langsung dibawakan ke sidang paripurna untuk ditetapkan,” kata Ardi.
Penyelesaian 244 pasal ini sekaligus mengakhiri ketidakpastian pembahasan Raperda PBMD yang sempat terbengkalai selama hampir empat tahun. Draf aturan yang sudah diusulkan sejak tahun 2022 tersebut akhirnya berhasil dituntaskan secara menyeluruh pada Oktober 2026.***
Related Posts
- No comments have been published yet.


