Kritik Penurunan Target PAD, PDI Perjuangan Jember Desak Efektivitas Ruang Fiskal PPPK
Kritik Penurunan Target PAD, PDI Perjuangan Jember Desak Efektivitas Ruang Fiskal PPPK

DPRD JEMBER – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD Kabupaten Jember memberikan sorotan tajam atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Partai berlambang banteng ini mendesak pemerintah daerah untuk lebih maksimal menggali sumber penerimaan mandiri serta memanfaatkan peluang kelonggaran anggaran pusat secara efektif.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Alfan Yusfi, menyoroti penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada RAPBD 2027 yang diproyeksikan sebesar Rp1,294 triliun.
Angka tersebut mencatatkan penurunan jika disandingkan dengan target PAD tahun 2026 yang berada di angka Rp1,367 triliun. Padahal, total kebutuhan Belanja Daerah membengkak hingga Rp5,508 triliun dari estimasi Pendapatan Daerah sebesar Rp4,5 triliun.
“Pemerintah daerah perlu menjelaskan secara terbuka apakah proyeksi PAD sebesar Rp1,294 triliun itu sudah mencakup seluruh potensi riil di lapangan. Menatap anggaran secara realistis tidak boleh diartikan dengan pasrah pada angka yang ada,” tegas Alfan.
Ia menambahkan bahwa penguatan penerimaan daerah wajib ditempuh tanpa membebankan masyarakat.
Langkah yang disarankan meliputi modernisasi sistem pemungutan digital, pembenahan basis data, pengoptimalan pemanfaatan aset, perbaikan kinerja BUMD, serta penggalian potensi yang selama ini terabaikan.
Alih Beban Gaji PPPK ke APBN dan Eksekusi Tepat Waktu
Di sisi lain, PDI Perjuangan mencermati adanya angin segar dari kebijakan fiskal tingkat nasional. Kebijakan pemerintah pusat yang menanggung anggaran gaji pegawai PPPK melalui APBN dialokasikan sebesar Rp23 triliun secara nasional pada tahun 2027, yang diyakini berpotensi memberikan ruang fiskal tambahan bagi APBD Jember.
“Kami meminta Pemkab Jember mengalkulasi secara presisi berapa efisiensi anggaran yang tercipta dari pengalihan beban gaji PPPK tersebut,” imbuhnya.
“Kelonggaran dana ini harus dialokasikan secara nyata untuk percepatan perbaikan infrastruktur jalan, cakupan UHC, perluasan beasiswa, insentif guru ngaji dan marbot, hingga dana kompensasi relokasi pedagang Pasar Tanjung,” tutur Alfan.
Selain fokus pada postur anggaran, PDI Perjuangan menegaskan bahwa kualitas perencanaan, ketepatan penganggaran, serta ketepatan waktu pelaksanaan menjadi kuncinya.
Program yang tertata rapi di atas kertas akan kehilangan efektivitasnya jika mengalami keterlambatan eksekusi di lapangan.
Sebagai penutup, Alfan mengingatkan bahwa nilai keberhasilan APBD diukur dari manfaat konkret yang bisa dirasakan langsung oleh warga.
Prinsip penyusunan anggaran harus bertumpu pada daya finansial daerah, pos belanja disesuaikan dengan kebutuhan mendesak, dan setiap alokasi dana wajib dipertanggungjawabkan hasilnya demi kesejahteraan seluruh masyarakat Jember.***
Related Posts
- No comments have been published yet.


