Temui Komisi A DPRD Jember, Keluh Kesah Petani Ketajek Urus Sertifikat Tak Kunjung Selesai
Temui Komisi A DPRD Jember, Keluh Kesah Petani Ketajek Urus Sertifikat Tak Kunjung Selesai
DPRD JEMBER – Perwakilan Petani Ketajek dari Desa Pakis dan Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember pertanyakan proses pengajuan sertifikat tanah.
Bahkan, perwakilan petani atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) juga melaksanakan hearing dengan Komisi A DPRD Jember untuk mengetahui proses kejelasan.
Turut hadir dalam hearing tersebut, yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK), kepala desa dan lainnya.
“Kami membahas masalah sertifikasi tanah ketajek, karena sudah dilaksanakan sesuai aturan yang ada. Sudah validasi subyek, obyek, sudah diberita acarakan dan sudah diserahkan ke BPN, namun sampai saat ini belum ada ujung penyelesaian ,” kata Koordinator Pokmas Ketajek, Tukimin, Kamis (15 Oktober 2026).
Menurutnya yang sudah valid atau masuk K-1 sebanyak 430 yang sudah tervalidasi. Dimana keterangan dari BPN berkas dilimpahkan ke DPRKPCK.
“Apa data yang disampaikan ke BPN hilan atau disenyapkan. Dengan jalan ini, kami minta hearing ke DPRD. Ini sudah diatur SK Bupati Nomor 188 tahun 2023 dan sudah dibentuk tim,” jelasnya.
Dimana dalam SK pada item ke-4 proses ini dianggarkan dari APBD atau APBN, namun faktanya dirinya membiayai sendiri saat proses validasi. Dari itu, ia bersama dengan para pokmas agar yang sudah valid ini segera disertifikatkan.
“Tadi petugas BPN merekomendasikan rapat ke forum GTRA, mengingat ini bola sudah di BPN, meskipun sampai saat ini BPN belum ada kejelasan,” tegasnya.
Tukimin mengaku sudah banyak ditagih oleh para petani ketajek, bahkan sampai kesal menjelaskan. Mengingat persoalan tanah ini sudah puluhan tahun. “Dari 430 orang yang sudah valid ini luasnya 477 hektar,” sebutnya.
“Kami minta segera didistribusikan dan dilegalkan. Kalau berlarut-larut kami akan menempuh secara terbuka kepada BPN. Apa konsekuensinya,” lanjutnya.
Sedangkan Ketua Komisi A DPRD Jember, Budi Wicaksono mengatakan, kkedatangan petani ketajek meminta kepastian sertifikat progresnya sampai dimana.
“Sudah ada titik temu tadi, tinggal menunggu eksekusi dari BPN. Verifikasi sudah selesai, saya minta kalau yang tidak ada sengketa bisa diterbitkan yang K1 karena sudah ada obyek, ahli waris diterbitkan dulu. Tidak usah menunggu yang K2 dan K3,” pintanya.
“Kita hanya memfasilitasi keluh kesah masyarakat. Awal bulan saya ingin tahu progresnya sampai mana. Tuan rumah sekarang ada di BPN. Jadi biar dibuat tahapan-tahapannya sampai mana,” sambungnya.
Budi meminta ada tindaklanjut usai RDP ini, agar persoalan tanah ketajek yang sudah puluhan tahun segera selesai dan tidak berlarut-larut. “Tinggal kita monitoring dan tidak boleh putus,” tegasnya.
Related Posts
- No comments have been published yet.


