Program Kesehatan dan Pendidikan Jadi Perhatian PKS dalam APBD 2027

Program Kesehatan dan Pendidikan Jadi Perhatian PKS dalam APBD 2027

 

DPRD JEMBER – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jember menilai rancangan APBD 2027 menjadi instrumen penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal. Fraksi ini mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Jember mempertahankan pelayanan publik, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta mencari sumber pendanaan alternatif tanpa menaikkan tarif pajak dan retribusi.

Pandangan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKS, Feni Purwaningsih, dalam rapat paripurna DPRD Jember yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027. Fraksi ini memberikan sejumlah catatan sebagai bahan pembahasan lanjutan sebelum rancangan anggaran ditetapkan. PKS pada prinsipnya menerima RAPBD 2027 untuk dibahas lebih lanjut. Namun, dukungan tersebut disertai sejumlah perhatian, terutama mengenai kemandirian pendapatan daerah, kehati-hatian dalam pembiayaan, efektivitas belanja, dan rencana pengolahan sampah menjadi energi.

Di tengah pemangkasan transfer ke daerah yang cukup signifikan, PKS mengapresiasi upaya pemerintah kabupaten menjaga prioritas pembangunan. Langkah yang ditempuh meliputi penajaman belanja, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta upaya memperoleh program dari kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Keputusan tidak menaikkan tarif pajak dan retribusi juga mendapat apresiasi karena dinilai mempertimbangkan daya beli masyarakat. PKS turut menyoroti keberlanjutan tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan kontrak kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu.

Menurut Feni, kebijakan tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik. Aparatur pemerintah tetap memperoleh kepastian, sementara masyarakat diharapkan terus mendapatkan pelayanan yang memadai. Salah satu pekerjaan rumah yang dicatat PKS ialah ketergantungan pendapatan Jember terhadap dana transfer pemerintah pusat yang masih mencapai sekitar 70 persen dari total pendapatan. Feni mengatakan, kondisi ini membuat penguatan PAD menjadi agenda penting untuk memperbesar kemandirian fiskal daerah.

PKS meminta pemerintah menjelaskan dasar penetapan target PAD agar perhitungannya realistis dan tidak menimbulkan tekanan terhadap pelaksanaan anggaran di tengah tahun. Optimalisasi pendapatan juga diharapkan tidak bergantung pada kenaikan tarif, melainkan disertai penguatan peran badan usaha milik daerah (BUMD), pembinaan, dan pengawasan yang memadai. Upaya pemerintah mendatangkan program pusat menjadi salah satu langkah yang mendapat perhatian positif. Feni mencatat keberhasilan memperoleh program rehabilitasi sekolah dan optimalisasi lahan dari Kementerian Pertanian, yang disebut termasuk salah satu program terbesar di Indonesia.

Kehadiran sumber daya dari luar APBD tersebut dinilai membantu menjaga pembangunan ketika kemampuan fiskal daerah terbatas. Manfaatnya terutama diarahkan pada dunia pendidikan dan sektor pertanian yang menjadi penopang ekonomi Jember. Program Homecare, Beasiswa Cinta Bergema, dan Sekolah Rakyat juga mendapat apresiasi. Ketiganya dipandang sebagai bagian dari upaya memperluas akses pelayanan kesehatan dan pendidikan sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan.

Dalam pembahasan pembiayaan, PKS memahami kebutuhan pemerintah mencari terobosan untuk mempercepat pembangunan rumah sakit, jalan, dan penerangan jalan umum. Pinjaman daerah dapat menjadi pilihan pendanaan, tetapi pengelolaannya harus dilakukan secara hati-hati agar manfaat pembangunan sebanding dengan kewajiban yang ditanggung daerah.

Fraksi ini juga mendorong belanja yang produktif, efisiensi belanja operasional, dan pemenuhan belanja wajib. Keberhasilan program tidak semestinya hanya diukur dari penyerapan anggaran, tetapi juga dari perubahan indikator kesejahteraan masyarakat. Perhatian PKS berikutnya tertuju pada rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis Waste-to-Energy. Gagasan ini dinilai berpotensi menjawab persoalan persampahan sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja.

Meski menyambut baik rencana tersebut, PKS meminta pemerintah mematangkan skema pendanaan, memperhatikan aspek lingkungan, dan melibatkan masyarakat di sekitar fasilitas. Pengelolaan sampah dari hulu juga perlu terus diperkuat agar pengolahan di hilir berjalan beriringan dengan upaya mengurangi timbulan sampah. Bagi PKS, RAPBD 2027 perlu menggabungkan terobosan pembangunan dengan perhitungan fiskal yang cermat. Target pendapatan harus realistis, pembiayaan dikelola secara terukur, dan program prioritas dilaksanakan secara transparan berdasarkan data yang tepat. []