DPRD Jember Akomodasi Aspirasi Laskar Jahanam, Gelar Pertemuan Libatkan Seluruh Unsur

DPRD Jember Akomodasi Aspirasi Laskar Jahanam, Gelar Pertemuan Libatkan Seluruh Unsur

DPRD JEMBER – Ketua DPRD Jember H. Ahmad Halim, S.Sos menegaskan, legislatif maupun eksekutif tidak memiliki niatan untuk menghalang-halangi, terlebih menggusur lapak para pedagang yang selama ini berjualan di sekitar Pasar Tanjung. Menurutnya, keberadaan lapak tersebut berkaitan langsung dengan sumber penghidupan para pedagang yang menggantungkan pendapatan dari aktivitas perdagangan di kawasan tersebut.

Penegasan itu disampaikan Ahmad Halim saat menemui massa Laskar Jahanam yang menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Jember, Rabu (30 September 2026).

Halim menjelaskan, persoalan yang muncul dalam penataan kawasan Pasar Tanjung lebih disebabkan oleh adanya miss komunikasi antara pedagang di sekitar pasar dengan Bupati Jember Muhammad Fawait. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menggelar pertemuan di Pendopo Wahyawibawagraha untuk membahas penataan pedagang Pasar Tanjung dan kawasan di sekitarnya.

Namun, tidak seluruh pedagang yang terdampak penataan tersebut disebut mendapatkan undangan untuk menghadiri pertemuan.

“Ternyata, teman-teman (pedagang sekitar pasar Tanjung) ada yang belum mendapat undangan,” ujarnya.

Halim menambahkan, pembentukan Satgas Penataan Pasar Tanjung hingga kini juga belum final. Kondisi tersebut masih membuka ruang bagi masuknya unsur lain dalam struktur keanggotaan satgas, termasuk perwakilan dari kelompok pedagang maupun pihak yang selama ini melakukan pendampingan.

“Saya meminta nama dari perwakilan pendamping dari Laskar Jahanam untuk dimasukkan dalam satgas. Soal berapa orang, semuanya kita masukkan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Halim menyatakan akan mengusulkan kepada Bupati Jember agar kembali menggelar pertemuan dengan melibatkan perwakilan pedagang Pasar Tanjung secara lebih menyeluruh. Langkah tersebut dinilai penting agar penataan kawasan pasar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak. “Insyaallah Jumat kita adakan pertemuan, kita akan rumuskan bagaimana yang terbaik untuk pedagang pasar Tanjung semuanya,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Laskar Jahanam, Dwi Agus Budiyarto, menilai penataan Pasar Tanjung selama ini berlangsung secara diskriminatif dan berpotensi merugikan sebagian pedagang. Ia meminta agar pemerintah menyusun formulasi penataan yang dapat memberikan manfaat secara adil bagi seluruh pedagang, tanpa menempatkan salah satu kelompok sebagai pihak yang dirugikan.

“Yang kami inginkan penertiban dan penataan pasar Tanjung tidak hanya menguntungkan satu pihak tapi merugikan pihak lain. Stop penertiban tanpa solusi,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dwi Agus juga mempertanyakan keterwakilan pedagang dalam pertemuan antara Bupati Jember dengan para pedagang Pasar Tanjung di Pendopo Wahyawibawagraha beberapa waktu lalu. Ia menyebut, sejumlah pedagang yang beraktivitas di kawasan Jalan Untung Suropati dan Jalan Samanhudi tidak dilibatkan dalam pertemuan tersebut.

Menurutnya, kondisi itu membuat aspirasi yang tersampaikan dalam forum tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kepentingan seluruh pedagang yang berada di kawasan Pasar Tanjung. Ia menilai, pembahasan penataan seharusnya melibatkan seluruh kelompok pedagang yang terdampak agar kebijakan yang dihasilkan tidak menimbulkan persoalan baru. “Tenyata pertemuan itu menghasilkan penertiban yang amburadul,” ucapnya.