PKS Jember Kawal Anggaran Perubahan APBD 2026

DPRD JEMBER – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jember menaruh perhatian pada bagaimana perubahan anggaran daerah diterjemahkan menjadi manfaat bagi masyarakat. Dalam pandangan akhirnya terhadap Raperda Perubahan APBD 2026, PKS menyoroti SiLPA, tambahan transfer ke daerah, belanja modal, retribusi parkir, hingga pengukuran kinerja program pemerintah.

Pandangan tersebut disampaikan Achmad Dhafir Syah, S. Kep, juru bicara Fraksi PKS, dalam sidang paripurna DPRD Jember, 14 September 2026. Setelah mencermati penjelasan pemerintah daerah dan rangkaian pembahasan bersama DPRD, Fraksi PKS menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD 2026 untuk disahkan menjadi peraturan daerah.

Salah satu titik perhatian PKS adalah SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp648,22 miliar. Nilai tersebut terdiri atas SiLPA earmarked Rp150,57 miliar dan SiLPA non-earmarked Rp497,65 miliar. SiLPA non-earmarked digunakan untuk menutup defisit pembiayaan pada Perubahan APBD 2026.

Dhafir mengapresiasi langkah pemerintah daerah memperkuat sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, mempercepat pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan kapasitas penyerapan belanja perangkat daerah. Upaya tersebut dinilai penting agar realisasi SiLPA pada periode berikutnya lebih terkendali dan proporsional.

Ruang fiskal daerah juga bertambah melalui tambahan Transfer ke Daerah sebesar Rp223,12 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk mempercepat program strategis, terutama peningkatan pelayanan dasar dan dukungan infrastruktur. Fraksi PKS menekankan pentingnya pengawalan pelaksanaan agar tambahan anggaran tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jember.

Pada sisi belanja modal, Dhafir mengapresiasi rencana pemerintah melakukan perencanaan, pelelangan, dan pelaksanaan kegiatan lebih awal serta cermat. Metode fast track untuk mempercepat pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) menjadi salah satu langkah yang mendapat perhatian. Percepatan tersebut tetap diharapkan berjalan tanpa mengurangi persyaratan teknis.

Persoalan pendapatan daerah juga masuk dalam pandangan Fraksi PKS, khususnya rencana retribusi parkir berlangganan. PKS mengapresiasi rencana kerja sama dengan Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur, Kantor Bersama Samsat, dan Polres Jember. Pelaksanaannya didorong mengedepankan transparansi dan digitalisasi, sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat, termasuk kesejahteraan juru parkir.

Pada kebijakan rasionalisasi anggaran dan penyesuaian gaji ASN, Dhafir mencermati bahwa pemerintah daerah telah mempertimbangkan capaian kinerja dan prioritas masing-masing perangkat daerah. Perhitungan kebutuhan gaji ASN juga memperhitungkan accress 2,5 persen. Rasionalisasi tetap diharapkan tidak mengurangi kualitas dan ketersediaan pelayanan dasar.

Ukuran keberhasilan pembangunan menjadi perhatian berikutnya. PKS menilai serapan anggaran bukan satu-satunya indikator. Hasil program dan manfaat yang dirasakan masyarakat menjadi bagian penting dalam menilai kinerja pembangunan. Karena itu, evaluasi dan pengendalian berkala terhadap indikator serta target program prioritas dinilai perlu dilakukan.

Dalam pandangan akhirnya, Fraksi PKS juga memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Gerak Jalan Tanggul-Jember Tradisional (Tajemtra) 2026 yang diikuti 25.613 peserta. Fraksi tersebut turut mencermati berbagai musibah dan bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. []