PKB Jember Tekankan Perhatian untuk Pesantren dalam Perubahan APBD 2026

DPRD JEMBER – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jember menempatkan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat sebagai perhatian utama dalam pembahasan Perubahan APBD 2026. Jalan produksi, irigasi pertanian, pendidikan keagamaan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi keluarga menjadi sejumlah sektor yang disorot.

Pandangan akhir Fraksi PKB disampaikan Anggun Tri Utami, S.Psi, M.Psi, juru bicara fraksi, dalam rapat paripurna DPRD Jember, Senin, 14 September 2026. Setelah mengikuti rangkaian pembahasan, PKB akhirnya menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD Jember 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Salah satu perhatian PKB adalah tambahan Transfer ke Daerah sebesar Rp223,12 miliar. Tambahan tersebut terdiri atas Dana Alokasi Umum Rp151,61 miliar dan kurang bayar Dana Bagi Hasil Rp71,5 miliar. Fraksi PKB mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Jember memperluas ruang fiskal melalui komunikasi dan perjuangan kepada pemerintah pusat.

Namun, bagi PKB, tambahan anggaran perlu segera diterjemahkan menjadi program yang terasa di tingkat masyarakat. Infrastruktur jalan menjadi salah satu bidang yang mendapat sorotan. Perbaikan tidak hanya diarahkan pada ruas yang dianggap strategis secara administratif, tetapi juga jalan yang menjadi jalur produksi, akses menuju sentra pertanian, penghubung antar desa, serta ruas yang selama ini dikeluhkan warga.

Irigasi juga ditempatkan sebagai bagian penting dari pembangunan ekonomi Jember. Sebagai daerah agraris, kondisi jaringan irigasi berkaitan dengan produktivitas pertanian, pendapatan keluarga petani, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, PKB memandang jalan dan irigasi sebagai investasi sosial sekaligus ekonomi.

Perhatian serupa diarahkan pada pendidikan keagamaan. PKB menilai pesantren, madrasah diniyah, dan guru ngaji memiliki posisi dalam kehidupan sosial dan pendidikan masyarakat Jember. Dukungan terhadap sektor tersebut dipandang sebagai bagian dari investasi pembangunan manusia dan peradaban.

Dalam finalisasi Perubahan APBD 2026, Fraksi PKB mencermati alokasi Rp102,68 miliar untuk infrastruktur dan fasilitas umum. Selain itu, terdapat Rp75,66 miliar untuk pendidikan, lembaga dan desa serta Rp23,25 miliar untuk layanan kesehatan dan Posyandu.

Besaran alokasi tersebut dinilai menunjukkan upaya pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat. Namun, PKB mengingatkan bahwa kualitas APBD tidak semata-mata diukur dari jumlah anggaran. Pelaksanaan program, hasil yang dicapai, serta manfaat yang diterima masyarakat menjadi bagian penting dari ukuran keberhasilan.

Fraksi PKB meminta seluruh pelaksanaan Perubahan APBD 2026 mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Tambahan ruang fiskal diharapkan tidak berubah menjadi pemborosan, melainkan menjadi instrumen untuk memperkuat pelayanan publik dan memperluas manfaat pembangunan.

Pembangunan, menurut pandangan PKB, perlu menjangkau berbagai lapisan kehidupan masyarakat. Jalan desa, sawah petani, pesantren, madrasah diniyah, Posyandu, fasilitas kesehatan, pelaku UMKM, hingga keluarga yang masih berjuang keluar dari kemiskinan menjadi ruang yang perlu memperoleh manfaat anggaran.

PKB juga menegaskan akan tetap menjalankan fungsi dukungan sekaligus pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Anggaran yang besar dinilai belum cukup tanpa pengelolaan yang amanah, tepat sasaran, dan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat. []