Fraksi PPP DPRD Jember Soroti Parkir Berlangganan hingga Efisiensi Dana Transfer Rp223 Miliar di Perubahan APBD 2026

Fraksi PPP DPRD Jember Soroti Parkir Berlangganan hingga Efisiensi Dana Transfer Rp223 Miliar di Perubahan APBD 2026

DPRD JEMBER – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember memberikan sederet rekomendasi kritis terkait penataan anggaran daerah.

Langkah tersebut diambil guna memastikan efisiensi fiskal selaras dengan pemenuhan fasilitas publik serta perlindungan sosial bagi warga setempat.

Juru Bicara Fraksi PPP DPRD Jember, Ahmad Ibnu Baqir, mengapresiasi kejelasan dasar hukum penyusunan kesepakatan (MoU) pemberlakuan kembali retribusi parkir berlangganan yang melibatkan Bapenda Jatim, Polres Jember, dan SAMSAT. Namun, ia menekankan agar regulasi ini tidak menciptakan hambatan sosial di tengah masyarakat.

“Penerapan digitalisasi sistem, transparansi pemungutan retribusi, jaminan kepastian area parkir gratis bebas pungli bagi pemilik kendaraan berlangganan, serta peningkatan kesejahteraan dan pelatihan etika pelayanan bagi juru parkir harus diwujudkan secara nyata,” ujar Ibnu Baqir dalam pandangan akhirnya.

Ia memaparkan bahwa pembenahan tata kelola tersebut krusial agar retribusi parkir tidak mengorbankan kenyamanan warga.

Terkait dengan alokasi belanja modal yang melonjak hingga Rp667,87 miliar, termasuk proyek percepatan Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan skema fast track, Fraksi PPP DPRD Jember mengingatkan pentingnya menjaga standar mutu fisik meski waktu pengerjaan APBD 2026 terbilang singkat.

“Ini harus diperhatikan, mengingat waktu pengerjaan yang sudah mepet. Jangan sampai pembangunan ini dilakukan dengan asal-asalan, maka harus memastikan kualitas pengerjaannya,” tegasnya.

Menurut Ibnu Baqir, pengawasan ketat di lapangan wajib dilakukan agar pembangunan prasarana jalan bertahan lama dan aman digunakan.

Dalam sektor perlindungan sosial, Fraksi PPP DPRD Jember mendukung langkah pemkab memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta mengalihkan anggaran stiker bantuan sosial menuju program produktif.

“Pemadanan data penerima bantuan harus menyasar langsung warga di tingkat desa agar pengentasan kemiskinan lebih presisi,” pungkasnya.

Di sisi lain, kelangsungan program Beasiswa Cinta Bergema bagi mahasiswa dan santri turut menjadi prioritas sorotan.

Ibnu Baqir mengungkapkan bahwa, verifikasi ketat dengan data DTSEN sangat diperlukan guna mengantisipasi alokasi ganda (double funding), sekaligus menjamin ketepatan waktu penyerahan beasiswa demi kelancaran studi para penerima manfaat.

Selanjutnya, catatan kritis lainya yaitu Pengalihan penataan barang milik daerah berupa armada kendaraan dinas Home Care ke tiap Puskesmas juga diapresiasi.

“Operasional serta kesiapan tenaga medis lapangan harus terus dipertahankan untuk menjangkau kelompok lansia, balita, serta warga kurang mampu di area terpencil,” paparnya.

Menutup penyampaiannya, Fraksi PPP DPRD Jember menyambut alokasi tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat senilai Rp223 miliar.

Ibnu Baqir menggarisbawahi agar kucuran dana Rp102,68 miliar yang dikhususkan untuk perbaikan jalan umum, serta akses pertanian mampu memangkas biaya distribusi hasil panen secara signifikan.

Ia menyebutkan bahwa sisa anggaran TKD di sektor pendidikan dan kesehatan harus direalisasikan secara transparan untuk memenuhi kebutuhan mendasar publik.***