Fraksi Golkar Amanah Dorong Penguatan RSD Balung dan Percepatan P-APBD 2026 yang Berkualitas
DPRD JEMBER – Fraksi Golkar Amanah DPRD Kabupaten Jember menyampaikan apresiasi atas respons serta komitmen Pemerintah Kabupaten Jember, dalam menindaklanjuti masukan seluruh fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2026.
Fraksi Golkar Amanah DPRD Jember menegaskan bahwa, APBD merupakan alat utama daerah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Juru Bicara Fraksi Golkar Amanah, Nilam Noor Fadilah, S.E, menggarisbawahi pentingnya menempatkan belanja modal sebagai prioritas utama guna menyelesaikan kendala infrastruktur dasar dan sarana pelayanan publik di Kabupaten Jember.
“Sehingga peruntukan anggaran serupiah pun harus bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, yang tertuang dalam program yang tepat,” ujarnya saat penyampaian Pandangan Akhir Fraksi di Sidang Paripurna, Senin 14 September 2026.
Pengembangan Modern RSD Balung sebagai Pusat Layanan Selatan
Nilam memberikan perhatian mendalam pada sektor kesehatan sebagai hak mendasar warga.
“Maka Pemkab Jember wajib untuk melengkapi fasilitas, peralatan medis, hingga pemenuhan tenaga kesehatan di seluruh Rumah Sakit Daerah (RSD),” imbuhnya.
RSD Balung secara khusus disorot agar diproyeksikan menjadi rujukan utama yang modern bagi warga di kawasan selatan Jember. Langkah ini penting agar masyarakat pedesaan tidak lagi bergantung pada fasilitas kesehatan di pusat kota.
“Pemerintah daerah perlu melakukan penguatan fasilitas, penambahan layanan unggulan, peningkatan kapasitas ruang pelayanan, serta memastikan ketersediaan alat kesehatan yang memadai di RSD Balung agar masyarakat tidak selalu bergantung kepada fasilitas kesehatan di wilayah perkotaan,” tegas Nilam.
Nilam juga menambahkan bahwa pembangunan sarana kesehatan tak boleh berhenti pada aspek fisik saja, melainkan harus mewujudkan pelayanan yang responsif, mudah diakses, berkeadilan, dan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat.
Selanjutnya, pelaksanaan Perubahan APBD 2026, Fraksi Golkar Amanah mengingatkan Pemerintah Kabupaten agar melakukan percepatan eksekusi program. Namun, penyerapan anggaran yang tinggi tidak boleh dicapai dengan mengabaikan mutu pekerjaan di lapangan.
“Percepatan anggaran harus tetap menjaga kualitas pelaksanaan pembangunan dan tidak boleh hanya mengejar tingkat penyerapan anggaran. Setiap program harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat,” tutupnya.***
