Fraksi NasDem DPRD Jember Soroti 7 Isu Krusial APBD 2026: Dari MBG hingga Serapan Anggaran

Fraksi NasDem DPRD Jember Soroti 7 Isu Krusial APBD 2026: Dari MBG hingga Serapan Anggaran

DPRD JEMBER – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Jember memberikan catatan penting terhadap, arah kebijakan anggaran daerah yang sudah tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Juru Bicara Fraksi NasDem DPRD Jember, Budi Wicaksono, menegaskan bahwa APBD sejatinya memegang peran kunci sebagai penggerak perubahan kondisi sosial dan ekonomi warga di lapangan.

1. Peringatan Keras untuk Pengelola Makan Bergizi Gratis (MBG)

Fraksi NasDem DPRD Jember mendesak percepatan penurunan angka stunting yang prevalensinya masih melampaui target nasional. Selain intervensi gizi, edukasi kesehatan reproduksi, dan peran posyandu, perhatian khusus tertuju pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Budi menekankan agar, tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diawasi ketat agar kasus penyimpangan yang membahayakan kesehatan anak di daerah lain tidak terjadi di Jember. “Jika penyimpangan oleh pengelola SPPG sampai terjadi di Jember, kami merekomendasikan secara tegas agar operasional SPPG yang tidak mengindahkan masa depan anak bangsa tersebut ditutup secara permanen,” ujarnya dalam sidang paripurna, Senin 14 September 2026.

2. Batas Waktu Ketat P-APBD 2026 dan Penawaran Lelang Minimal 80%

Menjelang pengesahan Perubahan APBD (P-APBD) 2026, ia mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan UKPBJ bahwa jeda waktu pelaksanaan program sangat terbatas yakni, kurang dari tiga bulan.

“Kami meminta seluruh OPD dan UKPBJ untuk bekerja ekstra serius memperhatikan ketepatan waktu, kualitas, dan penyerapan anggaran. Dalam menentukan mitra pihak ketiga pada proyek berbasis lelang, penetapan pemenang idealnya dilakukan pada penawaran di atas minimal 80 persen demi menjaga mutu pekerjaan,” tegas Budi.

3. Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan

Fraksi NasDem DPRD Jember mendorong pergeseran fokus bantuan dari sifat konsumtif menuju kemandirian ekonomi keluarga. “Mengingat masih maraknya kantong kemiskinan di area pedesaan dan perbatasan, sektor UMKM, pertanian, serta ekonomi kreatif membutuhkan pendampingan berkelanjutan,” imbuhnya. Menurut Budi, langkah pemkab yang mengarahkan APBD untuk mendorong kemandirian ekonomi warga desa merupakan strategi jangka panjang yang tepat untuk mengikis angka kemiskinan.

4. Kesiapsiagaan Bencana dan Dampak El Nino

Menghadapi iklim ekstrem yang memicu kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Maka dari itu, pihaknya mendesak pengadaan armada pemadam kebakaran baru, pos layanan bencana, hingga perlengkapan safety fire fighting suit bagi personel di lapangan.

Budi juga mengimbau, warga agar tidak melakukan tindakan berisiko yang berpotensi memicu kebakaran atau merusak lingkungan, seperti membuang puntung rokok sembarangan dan melakukan penebangan pohon secara liar.

5. Revitalisasi Pasar Rakyat Berbasis Digital

Pengembangan pasar tradisional diminta tidak terbatas pada fisik bangunan semata. Indikator keberhasilan revitalisasi pasar terletak pada perbaikan tata kelola, kenyamanan transaksi pedagang-pembeli, serta digitalisasi retribusi.

6. Distribusi BBM Subsidi dan Pasokan Energi

Menanggapi masalah kelangkaan BBM yang memicu antrean di SPBU, ia menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Bupati Jember yang langsung berkoordinasi dengan pihak Pertamina SBM Jember dan Depo. “Meski demikian, pengawasan ketat dan kesetaraan distribusi di lapangan tetap harus diprioritaskan,” sambungnya.

7. Efisiensi Anggaran dan Akuntabilitas Bansos

NasDem mendukung kebijakan penandaan (labeling) pada kediaman penerima bantuan sosial untuk meningkatkan transparansi.

Namun, alokasi anggaran tetap wajib memperhatikan efektivitas dan efisiensi, serta bersikap fleksibel untuk dialihkan pada kebutuhan warga yang lebih mendesak jika diperlukan.***