Kritisi Anggaran Stiker Bansos Rp2,8 M dan Event Rp20 M, PDI Perjuangan Desak P-APBD Jember Fokus Air Bersih dan Stunting

Kritisi Anggaran Stiker Bansos Rp2,8 M dan Event Rp20 M, PDI Perjuangan Desak P-APBD Jember Fokus Air Bersih dan Stunting

DPRD JEMBER – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember melayangkan kritik konstruktif serta sederet evaluasi mendalam atas Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026. Pandangan kritis tersebut disampaikan dalam sidang Paripurna DPRD Jember, Sabtu (5 September 2026).

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, Indi Naidha, S.H, menegaskan bahwa penyesuaian anggaran daerah bukanlah sekadar rutinitas formalitas pengubahan angka di atas kertas. “Tolok ukur kesuksesan P-APBD terletak pada sejauh mana dokumen fiskal itu mampu menjawab problem riil yang dihadapi masyarakat Jember hari ini,” ujarnya.

Indi menguraikan bahwa Pemkab Jember mendapatkan ruang fiskal tambahan yang terbilang lapang. Hal ini bersumber dari penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) pusat sebesar Rp223,12 miliar—terdiri dari alokasi DAU unearmarked Rp151,61 miliar dan pelunasan kurang bayar Bagi Hasil Rp71,5 miliar, serta hasil audit BPK atas SiLPA 2025 yang mencatatkan angka bebas pakai senilai Rp497,65 miliar.

PDI Perjuangan mendesak agar ruang fiskal yang longgar ini tidak dihamburkan untuk pengeluaran non-esensial, melainkan langsung dialokasikan untuk membiayai kebutuhan mendesak rakyat. “Masyarakat tidak hidup dari angka-angka dalam buku APBD. Masyarakat hidup dari jalan yang bisa dilewati, air yang bisa digunakan, sawah yang tetap bisa ditanami, anak yang memperoleh gizi yang cukup, pelayanan kesehatan yang mudah diakses, pendidikan yang layak, dan ekonomi keluarga yang dapat bertahan,” tegas Indi.

Secara matematis, Fraksi PDI Perjuangan menghitung bahwa kucuran TKD sebesar Rp223,12 miliar tersebut sejatinya mampu dikonversi untuk mempercepat perbaikan jaringan jalan kabupaten yang rusak sepanjang 294,5 kilometer pada tahun anggaran 2026 ini. Ia menyebutkan, jika Pemkab memanfaatkan tambahan dana pusat tersebut sekarang, beban target pengerjaan jalan yang semula ditumpuk pada rencana anggaran 2027 dapat dipangkas signifikan.

Meski mengapresiasi kenaikan porsi Belanja Modal hingga 66,31 persen (menjadi Rp667,87 miliar), PDI Perjuangan mengingatkan agar tolok ukur pembangunan tidak berhenti pada statistik serapan.

“Tambahan anggaran modal harus benar-benar berwujud perbaikan infrastruktur publik, jaminan air bersih, hingga mitigasi kekeringan bagi para petani,” paparnya.

Sorotan tajam PDI Perjuangan tertuju pada rencana alokasi anggaran belanja operasional yang dinilai kurang efisien.

“Salah satunya adalah porsi anggaran senilai Rp2,8 miliar yang dialokasikan untuk mencetak 703.000 lembar stiker penanda rumah penerima bantuan sosial (BPNT, UHC, dan PKH) dengan rata-rata biaya Rp4.000 per lembar,” ungkapnya.

Ia menilai, alih-alih mencetak stiker fisik dengan biaya fantastis, Pemkab semestinya menggunakan basis data digital atau sistem pemindaian kode batang (barcode) yang jauh lebih hemat.

“Kami menilai bahwa tujuan dari pemasangan stiker adalah tujuan yang sah dan dapat dipahami. Namun, metode dan besaran anggarannya perlu dikaji ulang agar lebih efisien,” jelas. Ia menambahkan, penghematan dari pos stiker tersebut sejatinya sangat berguna jika dialihkan untuk membangun sarana irigasi, sumur bor, embung pertanian, dan jaringan distribusi air guna menyelamatkan lahan pertanian warga dari ancaman kemarau panjang.

Selain stiker, PDI Perjuangan mencermati anggaran belanja jasa penyelenggaraan acara, festival, dan seremonial yang nilainya menembus lebih dari Rp20 miliar. Pihaknya mendesak agar Pemkab melakukan rasionalisasi atas kegiatan-kegiatan seremonial tersebut dengan menerapkan prinsip value for money.

Sebagai komparasi, Ia membeberkan bahwa penghematan anggaran festival sebesar Rp6 miliar saja dapat dialokasikan untuk memberikan Makanan Pendamping ASI (PMT) lokal selama 56 hari penuh bagi 7.143 anak balita yang terindikasi mengalami tengkes (stunting).

Sebagai penutup pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan jajaran eksekutif agar tidak mengulang kelemahan eksekusi anggaran yang terjadi pada tahun 2025.

Pihaknya, mewanti-wanti agar Pemkab tidak hanya pandai mencari ruang pembiayaan baru, tetapi gagap saat mengeksekusi proyek di lapangan hingga memicu keterlambatan.

PDI Perjuangan menuntut agar pembahasan P-APBD 2026 bermuara pada kesepakatan anggaran yang hasilnya dapat langsung dirasakan oleh seluruh lapisan warga Jember.***