Apresiasi Tambahan TKD Rp223 M, Fraksi Gerindra DPRD Jember Minta Pembangunan Jalan Pinggiran Diprioritaskan

Apresiasi Tambahan TKD Rp223 M, Fraksi Gerindra DPRD Jember Minta Pembangunan Jalan Pinggiran Diprioritaskan

DPRD JEMBER – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Jember memberikan dukungan penuh sekaligus catatan strategis terhadap Nota Pengantar Raperda Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.

Sikap politik tersebut disampaikan langsung dalam Rapat Paripurna DPRD Jember yang digelar pada Jumat (4 September 2026).

Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Jember, Alfian Andri Wijaya, S.H, menguraikan bahwa keberhasilan Pemkab Jember mengamankan penyesuaian dana transfer pusat sebesar Rp223,12 miliar merupakan capaian diplomasi anggaran yang patut diacungi jempol.

Alfian menilai pengembalian alokasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) tersebut menjadi suntikan energi baru bagi struktur keuangan kabupaten.

Menurutnya, tambahan dana segar dari pemerintah pusat memberi ruang gerak yang lebih fleksibel bagi Pemkab Jember dalam mengeksekusi berbagai program pembangunan secara leluasa.

“Pengembalian DAU ini adalah angin segar yang sangat dinantikan, karena memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi Kabupaten Jember untuk bergerak lebih lincah dalam melaksanakan pembangunan,” ujar Alfian.

Fraksi Gerindra menilai keputusan Bupati Jember dalam merespons dinamika fiskal daerah sudah sangat tepat. Gerindra memberikan lampu hijau terhadap kebijakan rasionalisasi belanja operasional rutin, pemanfaatan SiLPA, hingga pengaktifan kembali retribusi parkir guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia juga menyambut baik lonjakan Belanja Modal yang meroket 66,31 persen hingga menyentuh angka Rp667,87 miliar pada P-APBD 2026.

Alfian menegaskan bahwa komitmen anggaran ini sangat sejalan dengan aspirasi warga yang mendesak adanya perbaikan infrastruktur jalan serta penerangan jalan umum (PJU).

Kendati demikian, ia mengingatkan agar eksekusi perbaikan jalan rusak dilakukan secara tepat sasaran berdasarkan skala prioritas dan menjaga standar kualitas pengerjaan agar bangunan bertahan lama.

Di sisi lain, Gerindra memberikan apresiasi atas pengalokasian dana APBD untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan pendongkrakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun, Alfian mewanti-wanti agar penggunaan APBD tidak sekadar berfokus pada pemenuhan target serapan anggaran di atas kertas.

Ia mendorong Pemkab Jember memprioritaskan alokasi APBD untuk membenahi dan memelihara jalan-jalan desa, terutama yang berada di wilayah pelosok barat dan utara Jember.

“Khususnya kawasan perbatasan antar kabupaten yang selama ini kurang tersentuh pembangunan. Langkah ini dinilai vital untuk membuka penyekatan ekonomi dan melancarkan arus distribusi hasil panen warga,” imbuhnya.

Alfian menegaskan bahwa pemanfaatan uang rakyat wajib berorientasi penuh pada peningkatan taraf hidup masyarakat luas.

“Setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD harus berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengelolaan anggaran harus benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Sebagai penutup pandangan umum fraksinya, Alfian menyampaikan tiga poin utama pernyataan sikap Fraksi Partai Gerindra terhadap P-APBD 2026:

1. Efek Berganda Ekonomi: Mendukung penuh pemanfaatan tambahan pendapatan daerah untuk mendanai program-program yang memberikan multiplier effect bagi perekonomian warga.
2. Akuntabilitas Proyek: Mewanti-wanti pihak eksekutif agar pengerjaan infrastruktur seperti jalan, PJU, dan ruang public harus dilakukan dengan memegang teguh prinsip efisiensi, efektivitas, serta keterbukaan publik.
3. Pemerataan Anggaran Pro-Rakyat: Menuntut postur APBD yang benar-benar pro-rakyat demi meratanya roda ekonomi hingga tingkat desa dan kawasan perbatasan, dengan muara akhir berupa penurunan angka kemiskinan.***