Perubahan APBD Jember 2026, Fraksi NasDem Dorong Anggaran Jadi Senjata Lawan Kemiskinan

Perubahan APBD Jember 2026, Fraksi NasDem Dorong Anggaran Jadi Senjata Lawan Kemiskinan

DPRD JEMBER – Juru bicara Fraksi NasDem DPRD Jember, David Handoko Seto, menegaskan bahwa Perubahan APBD bukan semata-mata persoalan angka dan pergeseran pos anggaran. Lebih dari itu, perubahan APBD merupakan cerminan keberanian politik pemerintah daerah dalam menerjemahkan janji pembangunan menjadi kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Karena itu, Fraksi NasDem mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Jember yang melakukan penyesuaian APBD dengan kondisi riil dan kebutuhan masyarakat. Menurut David, penyesuaian tersebut penting agar kebijakan anggaran tetap relevan dengan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.

Namun, David mengingatkan agar Perubahan APBD 2026 tidak berhenti sebagai kebijakan jangka pendek atau sekadar menjadi kegiatan tambal sulam untuk menyelesaikan persoalan sesaat. Menurutnya, setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD harus memiliki arah yang jelas dan mampu memberikan dampak berkelanjutan.

Anggaran, kata dia, harus dirancang dengan visi jangka panjang. Bukan hanya merespons keadaan yang sedang terjadi, tetapi sekaligus menjadi instrumen untuk mengarahkan masa depan Jember agar lebih maju, adil, dan sejahtera.

“Karena bagi kami, APBD bukan sekadar dokumen, melainkan kontrak politik antara pemerintah dan rakyat,” ujarnya saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi NasDem Terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (Pemkab) Jember Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna di gedung DPRD Jember, Jumat (4 September 2026).

Dalam pandangan David, keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana belanja daerah mampu menyelesaikan persoalan mendasar, membuka peluang baru, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Ia juga menegaskan akan mendukung program prioritas Pemkab Jember. Namun, dukungan tersebut tetap disertai sejumlah harapan agar setiap program benar-benar dirancang dengan orientasi pada kemandirian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satunya terkait program pengentasan kemiskinan. Fraksi NasDem berharap kebijakan penanganan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan yang bersifat konsumtif. Lebih jauh, program tersebut harus mampu mendorong masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan dengan menciptakan keluarga yang mandiri, produktif, dan berdaya. Pandangan serupa disampaikan terkait sektor pendidikan.

“Pendidikan tidak hanya membangun gedung, tetapi membuka akses bagi anak-anak desa terpencil agar mereka tidak tertinggal,” harap David.

Sedangkan terkait rencana pengaktifan kembali skema parkir berlangganan, David mengingatkan agar persoalan kebocoran yang pernah menjadi perhatian dalam pengelolaan sektor parkir tidak kembali terjadi. Menurutnya, sistem parkir berlangganan harus dibangun secara transparan, akuntabel, dan memanfaatkan teknologi digital sehingga setiap transaksi maupun penerimaan dapat dipantau dengan lebih baik.

“Setiap rupiah yang masuk kas daerah adalah titipan rakyat, dan harus kembali kepada rakyat,” jelasnya.

David menambahkan, Fraksi  NasDem tidak ingin APBD hanya menjadi dokumen formal, tetapi harus menjadi senjata politik untuk melawan kemiskinan, ketidakadilan, dan keterbelakangan.

“Mari kita jadikan perubahan APBD 2026 sebagai momentum untuk membuktikan bahwa politik bukan sekadar janji, melainkan kerja nyata untuk kesejahteraan rakyat Jember,” pungkasnya.