PKS Ingatkan Pemkab Jember: Parkir Berlangganan Jangan Jadi Beban Baru Masyarakat

PKS Ingatkan Pemkab Jember: Parkir Berlangganan Jangan Jadi Beban Baru Masyarakat

DPRD JEMBER – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember untuk mengaktifkan kembali skema parkir berlangganan mendapat perhatian dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jember.

Fraksi PKS menilai, kebijakan tersebut pada dasarnya dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, penerapannya perlu dipersiapkan secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru, terutama bagi masyarakat maupun pelaku usaha kecil.

Juru bicara Fraksi PKS, Ahmad Rusdan, S.Tp, mengatakan pemberlakuan kembali parkir berlangganan di Kabupaten Jember sah-sah saja dilakukan sebagai upaya meningkatkan PAD. Kendati demikian, Pemkab Jember diminta tidak terburu-buru dalam menerapkannya dan terlebih dahulu melakukan kajian secara komprehensif.

Menurutnya, kajian tersebut penting untuk memastikan skema parkir berlangganan benar-benar memberikan manfaat bagi daerah tanpa menambah beban masyarakat. Selain kajian, aspek sosialisasi kepada masyarakat juga harus menjadi perhatian, sehingga masyarakat memahami mekanisme, tujuan, serta manfaat dari kebijakan tersebut. “Agar tidak menjadi beban baru bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil,” ujarnya saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi PKS Terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2026 dalam paripurna di gedung DPRD Jember, Jumat (4 September 2026).

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKS juga memberikan apresiasi terhadap kenaikan anggaran Belanja Modal sebesar 66,31 persen. Anggaran tersebut meningkat dari sebelumnya Rp401,57 miliar menjadi Rp667,87 miliar.

Menurut Rusdan, peningkatan tersebut menunjukkan adanya komitmen Pemkab Jember dalam memperkuat pembangunan infrastruktur daerah. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pemeliharaan serta penanganan kerusakan jalan yang selama ini menjadi kebutuhan penting masyarakat.

Meski demikian, Fraksi PKS mengingatkan bahwa peningkatan anggaran harus diimbangi dengan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikannya secara efektif. Terlebih, waktu efektif pelaksanaan Perubahan APBD relatif singkat karena hanya tersisa hingga akhir tahun anggaran.

Karena itu, Rusdan meminta Pemkab Jember memastikan seluruh tahapan pekerjaan, mulai dari perencanaan, proses lelang, hingga pelaksanaan pekerjaan fisik, dilakukan lebih awal dan dengan perhitungan yang cermat.

Hal tersebut dinilai penting untuk menghindari terjadinya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap rendahnya serapan anggaran. Jika tidak diantisipasi, sebagian anggaran berpotensi tidak terserap hingga akhir tahun dan kembali menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). “Agar kenaikan anggaran belanja modal ini tidak berulang menjadi SiLPA akibat rendahnya serapan pada akhir tahun anggaran,” urainya.

Di akhir pandangan umumnya, Rusdan berharap seluruh penyesuaian anggaran dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tetap konsisten mendukung lima program prioritas daerah.

Kelima prioritas tersebut meliputi pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata; mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul dan setara; membangun birokrasi yang profesional dan humanis; mewujudkan infrastruktur yang berkualitas; serta mempercepat pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan memperkuat ketahanan pangan. Fraksi PKS menilai, setiap program prioritas tidak cukup hanya didukung melalui alokasi anggaran. Lebih dari itu, setiap program harus memiliki target dan indikator kinerja yang jelas agar pelaksanaannya dapat dipantau serta dievaluasi secara objektif.

“Fraksi PKS meminta agar setiap program tersebut dilengkapi indikator kinerja yang jelas dan terukur, sehingga dapat dievaluasi capaiannya oleh DPRD dan masyarakat,” kata Rusdan di ujung pandangan umumnya.