Fraksi PDI Perjuangan Ingin Jalan dan Ketahanan Pangan Jadi Prioritas

Fraksi PDI Perjuangan Ingin Jalan dan Ketahanan Pangan Jadi Prioritas

DPRD JEMBER – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember ingin perubahan APBD 2026 benar-benar dimanfaatkan untuk memperkuat program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Tambahan ruang fiskal yang dimiliki daerah dinilai dapat menjadi momentum mempercepat pembangunan, khususnya penanganan infrastruktur jalan serta penguatan ketahanan pangan dan air.

Pandangan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Indi Naidha, S.H, dalam sidang paripurna pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Jember 2026, di gedung DPRD Jember pada 4 September 2026.

Fraksi PDI Perjuangan melihat perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian angka dalam dokumen keuangan daerah. Perubahan anggaran perlu diarahkan sebagai instrumen untuk merespons kondisi riil dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Salah satu dasar perhatian fraksi adalah bertambahnya Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat sekitar Rp223,12 miliar. Tambahan tersebut terdiri atas Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya sekitar Rp151,61 miliar serta penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil tahun anggaran 2023 dan 2024 sekitar Rp71,5 miliar.

Selain tambahan transfer pusat, Jember memiliki SiLPA tahun anggaran 2025 hasil audit BPK sebesar Rp648,22 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp150,56 miliar merupakan SiLPA earmark yang telah memiliki peruntukan tertentu. Dengan demikian, SiLPA yang secara riil masih dapat digunakan untuk menutup kebutuhan APBD 2026 sekitar Rp497,65 miliar.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang pembiayaan yang lebih besar dibandingkan perkiraan SiLPA pada APBD awal 2026 yang berada di kisaran Rp182,62 miliar. Fraksi PDI Perjuangan menilai perubahan kapasitas fiskal tersebut perlu diterjemahkan secara jelas ke dalam prioritas belanja yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Percepatan penanganan jalan menjadi salah satu perhatian utama. Fraksi PDI Perjuangan menggunakan rencana Pemerintah Kabupaten Jember yang mengalokasikan sekitar Rp400 miliar untuk menangani 527,68 kilometer jalan pada 2027 sebagai dasar perhitungan.

Dengan tolak ukur tersebut, kata Indi, biaya penanganan diperkirakan sekitar Rp757,69 juta per kilometer. Tambahan TKD sekitar Rp223,12 miliar secara matematis setara dengan penanganan sekitar 294,5 kilometer jalan.

Atas dasar itu, lanjut Indi, tambahan dana transfer tersebut didorong untuk dimanfaatkan mempercepat penanganan jalan kabupaten pada 2026. Langkah tersebut dinilai dapat membantu menyelesaikan sebagian kebutuhan yang semula direncanakan pada tahun berikutnya sekaligus mengurangi beban anggaran pembangunan jalan pada 2027.

Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan apresiasi terhadap peningkatan belanja modal dalam Rancangan Perubahan APBD 2026. Belanja modal meningkat sekitar 66,31 persen, dari Rp401,57 miliar menjadi Rp667,87 miliar.

Namun, jelas Indi, peningkatan tersebut dipandang perlu diikuti dengan pengukuran terhadap dampak nyata bagi masyarakat. Kebutuhan yang menjadi perhatian meliputi perbaikan jalan, akses air bersih, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, penanganan stunting, serta kemampuan petani mempertahankan produksi ketika menghadapi kekeringan.

Dari sisi efisiensi, Fraksi PDI Perjuangan juga mengapresiasi langkah rasionalisasi belanja rutin dan pengeluaran nonproduktif, belanja yang diperkirakan tidak terserap hingga akhir tahun, kebutuhan gaji ASN berdasarkan pemutakhiran data, optimalisasi SiLPA hasil audit BPK, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Rasionalisasi anggaran dinilai tidak cukup hanya dengan mengurangi belanja. Langkah tersebut perlu menghasilkan pergeseran prioritas menuju kegiatan yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Salah satu alokasi yang mendapat perhatian adalah rencana anggaran Rp2,8 miliar untuk pencetakan 703.000 lembar stiker penanda rumah penerima bantuan sosial BPNT, UHC, dan PKH. Dengan rata-rata biaya sekitar Rp4.000 per stiker, Fraksi PDI Perjuangan menilai metode tersebut perlu dikaji kembali dari sisi efisiensi.

Fungsi pendataan dan identifikasi penerima bantuan tetap dipandang penting. Namun, penggunaan basis data dan sistem barcode digital dinilai dapat menjadi alternatif yang lebih hemat dalam menjalankan fungsi tersebut.

Anggaran yang tersedia juga dinilai memiliki peluang untuk diarahkan pada penguatan ketahanan air dan pangan. Beberapa kebutuhan yang disebut antara lain pembangunan atau penguatan sumber air pertanian, embung kecil, jaringan distribusi air, rehabilitasi saluran irigasi, serta intervensi lain untuk menjaga produktivitas petani di tengah kekeringan dan kemarau panjang.

Perhatian serupa diberikan terhadap belanja jasa penyelenggaraan acara yang dalam dokumen DPA mencapai lebih dari Rp20 miliar. Fraksi PDI Perjuangan tidak mengategorikan seluruh kegiatan festival, seremonial, promosi daerah, kebudayaan maupun sektor kreatif sebagai pemborosan. Namun, proporsi, skala, prioritas, dan manfaatnya tetap perlu diuji berdasarkan prinsip value for money.

Sebagai gambaran, alokasi Rp6 miliar yang dapat dihemat dari belanja tersebut secara matematis setara dengan pembiayaan pemberian makanan tambahan bagi sekitar 7.143 balita sasaran intervensi stunting selama 56 hari, dengan asumsi biaya Rp15.000 per balita per hari.

Perbandingan itu digunakan untuk menunjukkan besarnya nilai manfaat yang dapat dihasilkan melalui pilihan belanja yang berbeda. Penanganan stunting sendiri tetap dipandang mencakup berbagai aspek dan tidak hanya bergantung pada pemberian makanan tambahan.

Selain soal besaran anggaran, Fraksi PDI Perjuangan menempatkan kemampuan pemerintah dalam mengeksekusi program sebagai bagian penting dari keberhasilan APBD. Pengalaman pelaksanaan program pada 2025 dinilai perlu menjadi pembelajaran agar anggaran yang telah tersedia benar-benar berubah menjadi pekerjaan, output, dan manfaat.

Dengan demikian, pembahasan Perubahan APBD 2026 diharapkan mampu memastikan ruang fiskal Jember digunakan secara tepat sasaran. Bagi Fraksi PDI Perjuangan, keberhasilan anggaran pada akhirnya tercermin dari perbaikan jalan, ketersediaan air, keberlanjutan produksi pertanian, pemenuhan gizi anak, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta ketahanan ekonomi masyarakat. []