Rp223 Miliar Jadi Fokus Pembahasan Perubahan APBD 2026 Jember

Rp223 Miliar Jadi Fokus Pembahasan Perubahan APBD 2026 Jember

DPRD JEMBER – Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember 2026 memasuki tahapan penting setelah Bupati Muhammad Fawait menyampaikan nota pengantar rancangan perubahan anggaran dalam sidang paripurna DPRD Jember, 1 September 2026.

Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, S.Sos menjelaskan, tahapan tersebut merupakan kelanjutan dari pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang sebelumnya dilakukan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD.

Dalam pembahasan perubahan APBD, sejumlah program prioritas pemerintah daerah akan kembali disesuaikan dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan. Acuan utamanya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi dan misi kepala daerah selama lima tahun serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan.

Ahmad Halim menyebut ada tambahan dana transfer yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) maupun Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai sekitar Rp223 miliar. Tambahan anggaran tersebut menjadi salah satu bagian penting yang akan dibedah lebih lanjut dalam proses pembahasan bersama DPRD dan organisasi perangkat daerah (OPD).

Pembahasan mengenai arah penggunaan tambahan anggaran itu belum berhenti pada sidang paripurna. DPRD akan melanjutkan pendalaman melalui rapat-rapat komisi bersama OPD terkait. Tahapan tersebut diperlukan untuk mengetahui secara lebih rinci alokasi anggaran sekaligus memastikan kesesuaiannya dengan program yang menjadi prioritas pembangunan daerah.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian dalam arah pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi pemerintah daerah untuk mencapai target RPJMD diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang disesuaikan dengan indikator pembangunan.

Bidang pendidikan menjadi salah satu contoh strategi tersebut. Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) serta lama sekolah menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Indikator pendidikan tersebut berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bersama dengan aspek lainnya yang menjadi penentu tingkat pembangunan daerah.

Ahmad Halim juga menyoroti upaya peningkatan pendidikan bagi masyarakat yang tidak lagi berada dalam usia sekolah formal. Salah satu strategi yang disebut dapat digunakan adalah pelaksanaan program kejar Paket C dengan melibatkan kelompok pengajian dan guru-guru pengajian. Pendekatan tersebut dinilai dapat menjadi pilihan untuk menjangkau masyarakat yang sulit mengikuti pendidikan melalui lembaga formal.

Sementara itu, tambahan anggaran Rp223 miliar juga akan mencakup kebutuhan pembangunan infrastruktur. Namun, rincian mengenai sektor dan program yang akan mendapatkan tambahan anggaran tersebut masih akan dibahas lebih lanjut melalui mekanisme pembahasan di komisi-komisi DPRD.

Selain perubahan alokasi program, pembahasan Perubahan APBD 2026 juga berkaitan dengan kebutuhan belanja pegawai. Pada APBD 2026, sebagian besar OPD sebelumnya menganggarkan kebutuhan gaji untuk 10 bulan. Dengan adanya perubahan anggaran, kebutuhan pembayaran gaji bulan ke-11 dan ke-12 serta gaji ke-13 dan ke-14 akan dimasukkan dalam perubahan APBD. []