Gus Birbik Minta Marbot Diprioritaskan dalam KUA-PPAS 2027
DPRD JEMBER – Komisi D DPRD Jember mendorong agar penyusunan KUA-PPAS 2027 lebih memprioritaskan kelompok masyarakat yang dinilai membutuhkan perlindungan sosial. Salah satu perhatian diarahkan pada pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi marbot.
Anggota Komisi D DPRD Jember dari Partai Golkar, Muhammad Ahmad Birbik Munajil, S.E Hayat alias Gus Birbik, menyampaikan sejumlah masukan dalam rapat pembahasan KUA-PPAS 2027 di gedung parlemen, 24 Agustus 2026. Masukan tersebut mencakup hibah lembaga keagamaan, perlindungan bagi marbot, serta kejelasan anggaran honorarium narasumber dan pembahas kegiatan keagamaan.
Gus Birbik terlebih dahulu meminta penjelasan mengenai tidak tercantumnya kembali anggaran hibah lembaga keagamaan. Hal tersebut menjadi perhatian karena sebelumnya informasi mengenai program tersebut telah disampaikan kepada sejumlah masjid dan musala.
Dalam pembahasan fasilitas pengelolaan bina mental spiritual, Gus Birbik kemudian menyoroti pos JKK dan JKM bagi marbot yang masih menunggu tambahan plafon anggaran. Ia membandingkan jumlah penerima dari kelompok ketua pengajian dengan jumlah marbot yang tercantum dalam pembahasan.
Data yang disampaikan menunjukkan terdapat sekitar 6.500 ketua kelompok pengajian dan sekitar 2.090 marbot. Gus Birbik menilai kondisi sosial ekonomi kedua kelompok tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas penerima perlindungan JKK dan JKM.
Menurutnya, marbot perlu memperoleh perhatian lebih karena banyak di antaranya berasal dari kelompok ekonomi kurang mampu. Peran marbot juga dinilai penting dalam menjaga kebersihan dan keberlangsungan aktivitas di masjid maupun musala.
Atas pertimbangan tersebut, Gus Birbik mengusulkan agar pemberian JKK dan JKM kepada ketua kelompok pengajian dapat dialihkan atau disesuaikan untuk mendahulukan marbot. Ia menilai jumlah marbot yang lebih sedikit memungkinkan perlindungan tersebut menjadi lebih terarah.
Usulan tersebut juga dikaitkan dengan penataan anggaran yang sedang dilakukan dalam pembahasan KUA-PPAS 2027. Gus Birbik membuka kemungkinan adanya pergeseran anggaran dari sejumlah pos agar kebutuhan kelompok masyarakat yang dinilai lebih membutuhkan dapat diprioritaskan.
Gus Birbik juga mengusulkan penataan anggaran dapat dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas masyarakat yang membutuhkan.
Dalam pandangannya, penyusunan anggaran 2027 perlu memberikan perhatian lebih besar kepada kelompok yang membutuhkan dukungan langsung. Marbot menjadi salah satu kelompok yang dinilai layak mendapatkan prioritas karena memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas keagamaan di lingkungan masyarakat. []
