Siswono Tekankan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Siswono Tekankan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

DPRD JEMBER – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jember memberikan ruang terhadap rencana pembiayaan pembangunan melalui pinjaman dalam pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027. Sikap tersebut didasarkan pada kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur yang dinilai belum seluruhnya dapat ditangani hanya dengan kemampuan anggaran daerah saat ini.

Pandangan itu disampaikan anggota Fraksi Partai Gerindra, Siswono, S.Ip, dalam rapat pembahasan KUA-PPAS Tahun 2027 di gedung DPRD Kabupaten Jember, 3 Agustus 2026. Dia menilai kondisi infrastruktur Jember menjadi salah satu persoalan yang perlu segera mendapatkan solusi.

Sejumlah ruas jalan masih membutuhkan peningkatan dan perbaikan, sementara keterbatasan anggaran membuat pembangunan berpotensi berjalan secara bertahap dalam waktu panjang. Menurut Siswono, pola pemeliharaan jalan melalui tambal sulam juga dapat membuat biaya semakin besar apabila kerusakan tidak segera ditangani secara menyeluruh. Kondisi jalan yang terus terkikis akibat air hujan berpotensi menyebabkan kebutuhan anggaran pemeliharaan semakin meningkat.

Karena itu, rencana percepatan pembangunan melalui pembiayaan pinjaman dinilai layak dipertimbangkan. Siswono menyebut pinjaman tersebut masih berada dalam tahap usulan dan belum menjadi keputusan akhir. Pemerintah daerah dinilai perlu diberikan ruang untuk menjelaskan sekaligus membuktikan kemampuan pembiayaan dan pengembalian.

Menurut Siswono, pinjaman pemerintah daerah juga memiliki persyaratan tertentu. Kemampuan serta perkembangan APBD menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam proses pembiayaan. Karena itu, kemampuan fiskal Jember harus menjadi dasar dalam menentukan kelayakan pinjaman.

Rencana pembiayaan sekitar Rp786 miliar juga dinilai perlu disertai perhitungan pengembalian yang jelas. Siswono memperkirakan pembayaran pokok dan bunga perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah serta perkembangan APBD. Perhitungan lebih rinci tetap perlu dijelaskan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Selain persoalan pembiayaan, Siswono meminta pemerintah daerah menjelaskan secara detail program pembangunan yang akan menggunakan dana tersebut. Rincian lokasi dan sasaran pembangunan diperlukan agar DPRD dapat memahami manfaat yang akan diterima masyarakat.

Sektor kesehatan juga menjadi perhatian. Siswono menyoroti kondisi Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi yang pernah mengalami keterbatasan kamar ketika masyarakat membutuhkan pelayanan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan pembenahan pelayanan rumah sakit.

Ia juga mendorong evaluasi pengelolaan Rumah Sakit dr. Soebandi, RSD Balung, dan RSD Kalisat. Pembenahan manajemen dinilai penting agar fasilitas kesehatan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Apabila setelah satu tahun pengelolaan rumah sakit masih belum menunjukkan perbaikan, Siswono membuka kemungkinan adanya kerja sama dengan pihak ketiga sebagai alternatif pengelolaan.

Siswono juga menilai penerangan jalan umum (PJU) merupakan bagian penting dari kebutuhan masyarakat. Pembangunan PJU dipandang sebagai salah satu upaya meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas.

Dalam pembahasan KUA-PPAS, Siswono mengajak seluruh pihak melihat rencana pembangunan dari kepentingan masyarakat secara luas. Perbedaan pandangan di DPRD dinilai sebagai bagian dari dinamika politik yang tetap dapat diarahkan untuk menghasilkan keputusan terbaik.

Gerindra belum memberikan dukungan tanpa syarat terhadap rencana pinjaman. Namun, Siswono menilai pemerintah daerah perlu diberikan kesempatan untuk menjalankan inovasi pembangunan dengan mekanisme pengembalian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jika dalam pelaksanaannya pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman, evaluasi terhadap kebijakan tersebut perlu dilakukan. Dengan pendekatan tersebut, percepatan pembangunan tetap dapat diupayakan tanpa mengabaikan keberlanjutan keuangan daerah. []