NasDem Jember Minta Rumus Pengembalian Pinjaman Diperjelas

NasDem Jember Minta Rumus Pengembalian Pinjaman Diperjelas

DPRD JEMBER – Fraksi Partai NasDem DPRD Jember mendorong adanya alternatif pembiayaan pembangunan dalam pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027. Salah satu opsi yang ditawarkan adalah skema pembayaran tahun jamak kepada rekanan yang memiliki kemampuan finansial dan integritas.

Gagasan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat David Handoko Seto dalam rapat pembahasan KUA-PPAS 2027 di gedung DPRD Kabupaten Jember, 3 Agustus 2026.David menjelaskan bahwa opsi pembayaran tahun jamak dapat menjadi alternatif apabila pemerintah daerah ingin mempercepat pembangunan tanpa sepenuhnya mengandalkan pinjaman.

Skema tersebut dapat dilakukan melalui rekanan yang memiliki kemampuan keuangan sehingga pembayaran pekerjaan dapat dilakukan secara bertahap sesuai mekanisme yang disepakati.

Menurut David, pengalaman pelaksanaan skema tahun jamak pada 2020 dan 2021 menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun alternatif pembiayaan. Saat itu, skema tersebut menghadapi persoalan karena sebagian rekanan masih bergantung pada pembayaran dari pemerintah daerah.

Karena itu, apabila opsi serupa dipertimbangkan kembali, kemampuan finansial rekanan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Rekanan yang terlibat harus memiliki kemampuan untuk menopang pembiayaan pekerjaan sehingga pelaksanaan pembangunan tidak kembali bergantung sepenuhnya pada pembayaran pemerintah daerah.

Selain alternatif tersebut, Fraksi NasDem juga melihat bahwa rencana pinjaman daerah tetap memiliki kemungkinan untuk digunakan. David menilai pembahasan mengenai pinjaman harus berpedoman pada regulasi yang berlaku.

Menurutnya, terdapat ruang regulasi yang memungkinkan pemerintah daerah memperoleh pembiayaan melalui pinjaman. Namun, opsi tersebut sebaiknya menjadi bagian dari sejumlah alternatif yang terlebih dahulu dibahas secara menyeluruh.

David menekankan, apabila pinjaman akhirnya menjadi pilihan, pemerintah daerah harus mampu menjelaskan secara rinci mekanisme pengembaliannya. Kejelasan tersebut dinilai penting karena pinjaman tanpa perencanaan pembayaran yang matang dapat memengaruhi stabilitas keuangan daerah.

Fraksi NasDem meminta agar Badan Anggaran DPRD memperoleh gambaran yang jelas mengenai rumus pembayaran pinjaman apabila opsi tersebut disepakati. Perhitungan tersebut diharapkan dapat menjelaskan kemampuan APBD dalam memenuhi kewajiban hingga pinjaman selesai.

Tim ahli DPRD juga diharapkan memberikan referensi dan bahan kajian untuk memperkuat pembahasan internal Badan Anggaran. Hasil pembahasan tersebut kemudian dapat menjadi bahan untuk dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

David berharap TAPD memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai rencana pembiayaan tersebut. Informasi yang lengkap dinilai diperlukan agar DPRD dapat mengambil keputusan berdasarkan perhitungan yang jelas, bukan sekadar berdasarkan besaran pinjaman.

Di sisi lain, Fraksi NasDem mengapresiasi agenda percepatan pembangunan yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Jember. Menurut David, percepatan pembangunan merupakan tujuan yang juga sejalan dengan harapan anggota DPRD dan masyarakat Jember.

Pembahasan KUA-PPAS 2027 diharapkan mampu menghasilkan skema pembiayaan yang tetap mendukung percepatan pembangunan sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan daerah.

Dengan mempertimbangkan alternatif pembayaran tahun jamak, kepatuhan terhadap regulasi, serta kejelasan mekanisme pengembalian pinjaman, Fraksi NasDem mendorong agar keputusan pembiayaan pembangunan Jember diambil berdasarkan perencanaan yang matang dan terukur. []