Polemik Pinjaman Rp786 Miliar Pemkab Jember, Halim Ajak Istikharah, Widarto Langsung Mengamini

Polemik Pinjaman Rp786 Miliar Pemkab Jember, Halim Ajak Istikharah, Widarto Langsung Mengamini

DPRD JEMBER – Rencana Bupati Jember Muhammad Fawait mengajukan pinjaman dana sebesar Rp786 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk membiayai pembangunan infrastruktur tahun 2027 dalam beberapa hari terakhir menjadi isu krusial yang mewarnai pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) DPRD Jember.

Bahkan di internal Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember,  terjadi pro dan kontra. Kubu yang pro dimotori oleh Fraksi Gerindra, sedangkan kubu yang kontra dirintis Fraksi PDI Perjuangan.

Dalam beberapa kali rapat pembahasan KUA, keputusan mengenai anggaran tahun 2027 belum juga menemukan titik temu. Rencana pinjaman Rp786 miliar menjadi salah satu isu yang paling dominan dalam perdebatan  yang tak berkesudahan dalam rapat pembahasan KUA.

Situasi tersebut membuat pembahasan KUA-PPAS berjalan alot. Perbedaan argumentasi mengenai perlu atau tidaknya pinjaman tersebut terus bergulir, hingga belum menghasilkan kesepakatan final.

Di tengah tarik-menarik kepentingan tersebut, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim memilih mengajak seluruh peserta rapat, termasuk pimpinan fraksi, untuk menempuh jalan spiritual. Ia meminta seluruh pihak melakukan istikharah, memohon petunjuk kepada Allah SWT agar keputusan yang diambil nantinya benar-benar menjadi jalan terbaik bagi Kabupaten Jember.

“Jadi mohon kepada teman-teman untuk bersabar sambil beristikharah, semoga dimudahkan untuk pengambilan keputusan terhadap KUA PPAS tahun 2027,” pintanya saat mengakhiri Rapat Badan Anggaran DPRD Jember bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember di ruang Badan Musyawarah (Banmus), Kamis, 13 Agustus 2026.

Ajakan tersebut mendapat respons spontan dari Wakil Ketua DPRD Jember Widarto yang duduk di samping kanan Halim. Widarto langsung mengamini ajakan tersebut sembari mengangkat kedua tangannya.

“Amin, amin….” Katanya.

Momen tersebut menjadi menarik karena Halim dan Widarto merupakan dua pimpinan DPRD Jember yang berasal dari partai politik berbeda, sekaligus berada pada posisi yang berseberangan dalam menyikapi rencana pinjaman Pemkab Jember.

Halim merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Jember, sedangkan Widarto adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember. Kedua partai tersebut memiliki pandangan berbeda mengenai rencana Pemkab Jember mengajukan pinjaman Rp786 miliar.

Fraksi PDI Perjuangan menilai Pemkab Jember belum perlu menambah beban pembiayaan melalui pinjaman. Menurut mereka, kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur masih dapat diupayakan melalui efisiensi anggaran di berbagai sektor.

Sementara itu, Fraksi Gerindra berpandangan berbeda. Pinjaman dinilai diperlukan untuk mempercepat atau mengakselerasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jember pada 2027.

Perbedaan sikap tersebut membuat pembahasan KUA-PPAS 2027 menjadi semakin dinamis. Di satu sisi, terdapat dorongan untuk mempercepat pembangunan melalui tambahan pembiayaan. Di sisi lain, muncul kekhawatiran terhadap konsekuensi fiskal yang harus ditanggung pemerintah daerah pada tahun-tahun berikutnya.

Karena belum tercapainya kesepakatan, ajakan istikharah yang disampaikan Ahmad Halim menjadi penutup yang sarat makna dalam rapat tersebut. Di tengah perdebatan mengenai angka, kebutuhan pembangunan, kemampuan keuangan daerah, hingga konsekuensi pinjaman, para wakil rakyat akhirnya diajak untuk mengedepankan ketenangan dan memohon petunjuk sebelum mengambil keputusan penting.