Ratusan Kades Keluhkan Pemangkasan Dana Desa, DPRD Jember Janji Cari Jalan Keluar

Ratusan Kades Keluhkan Pemangkasan Dana Desa, DPRD Jember Janji Cari Jalan Keluar

DPRD JEMBER – Ketua DPRD Jember, H. Ahmad Halim, S.Sos, menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan ratusan kepala desa terkait berkurangnya anggaran Dana Desa (DD) merupakan hal yang wajar dan patut mendapat perhatian. Menurutnya, kepala desa memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing, termasuk memastikan pembangunan infrastruktur desa tetap berjalan. “Sah-sah aja, ini kan penyampaian aspirasi, boleh,” ujar Halim usai menerima audiensi ratusan kepala desa di gedung DPRD Jember, Senin, 10 Agustus 2026. Halim menilai, pengurangan anggaran DD yang cukup drastis berpotensi menempatkan pemerintahan desa dalam kondisi sulit. Pasalnya, masih banyak kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar yang membutuhkan pembiayaan, mulai dari perbaikan jalan desa, jembatan, hingga fasilitas pendukung lainnya.

Di sisi lain, kebutuhan tersebut berhadapan langsung dengan tingginya ekspektasi masyarakat. Warga, kata Halim, tentu berharap pembangunan infrastruktur yang selama ini mereka nantikan tetap dapat direalisasikan. Kondisi itu membuat pemerintah desa harus mencari alternatif pembiayaan agar kebutuhan masyarakat tidak sepenuhnya terhenti akibat keterbatasan anggaran. “Pembangunan desa, terutama akses jalan yang belum terjangkau akibat pemangkasan Dana Desa, memang memerlukan dukungan langsung dari Pemkab dan Bupati,” ujarnya.

Karena itu, Halim memastikan DPRD Jember tidak akan mengabaikan aspirasi yang disampaikan para kepala desa. Ia berjanji akan membawa persoalan tersebut untuk dibahas bersama Pemerintah Kabupaten Jember, khususnya guna mencari formulasi dan solusi agar pembangunan infrastruktur di desa tetap dapat berjalan. “Kami kawal, kami bahas bersama bupati, nanti bagaimana jalan keluarnya,” pungkas Halim.

Sebelumnya, ratusan kepala desa yang tergabung dalam Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jember mendatangi kantor DPRD Jember, Senin (10/8).

Kedatangan mereka tidak hanya untuk menyampaikan dukungan terhadap rencana Pemerintah Kabupaten Jember mengajukan pinjaman sebesar Rp786 miliar, tetapi juga menyuarakan keresahan terkait berkurangnya anggaran DD yang dinilai berdampak terhadap keberlanjutan pembangunan di tingkat desa. Dalam audiensi tersebut, para kepala desa menyampaikan enam tuntutan utama kepada Pemerintah Kabupaten dan DPRD Jember.

Pertama, keterlibatan langsung Bupati Jember dalam memimpin percepatan pembangunan desa secara konkret.

Kedua, penentuan skala prioritas dengan melibatkan pemerintah desa dalam memetakan berbagai kebutuhan mendesak yang terjadi di lapangan.

Ketiga, adanya kepastian pelaksanaan, terutama terkait jadwal dan solusi penyelesaian berbagai proyek pembangunan yang dibutuhkan masyarakat desa.

Keempat, optimalisasi anggaran dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber pendanaan yang tersedia untuk mendukung pembangunan desa.

Kelima, pencarian solusi alternatif dengan mendorong Pemkab dan DPRD Jember menemukan skema pembiayaan lain yang sah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan apabila kemampuan anggaran daerah terbatas.

Keenam, penguatan pengawasan legislatif. Para kepala desa meminta DPRD memastikan perangkat daerah aktif mencari jalan keluar sekaligus memfasilitasi dialog secara langsung bersama Bupati Jember.

Ketua PKDI, Meseran, mengatakan kondisi anggaran Dana Desa saat ini menjadi persoalan serius bagi pemerintah desa. Ia menyebut, anggaran DD yang sebelumnya berada di kisaran Rp1,5 miliar hingga Rp3 miliar, setelah mengalami pemangkasan hanya tersisa sekitar Rp300 juta.

Menurut Meseran, besarnya pengurangan tersebut membuat aparatur desa kesulitan melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar yang selama ini menjadi kebutuhan utama masyarakat.  “Kami menyadari keterbatasan anggaran daerah. Namun, alasan keterbatasan tersebut tidak boleh terus berulang setiap kali desa menuntut kepastian pembangunan. Masyarakat desa juga berkontribusi pada pajak dan roda ekonomi daerah,” ujar Kepala Desa Wonoasri tersebut.