Homecare Dinilai Ringankan Beban Warga, Komisi D DPRD Jember Ingatkan agar Tepat Sasaran

Homecare Dinilai Ringankan Beban Warga, Komisi D DPRD Jember Ingatkan agar Tepat Sasaran

DPRD JEMBER – Program Homecare yang telah diluncurkan oleh Bupati Jember Muhammad Fawait beberapa waktu lalu mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Inovasi pelayanan kesehatan berbasis kunjungan ke rumah tersebut dinilai menjadi langkah nyata pemerintah dalam mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, terutama bagi warga kurang mampu yang selama ini terkendala biaya transportasi menuju fasilitas kesehatan.

Salah satu apresiasi datang dari anggota Komisi D DPRD Jember, Alfian Andri Wijaya, S.H. Menurutnya, Homecare merupakan program yang sangat baik karena mampu menjawab persoalan riil yang dihadapi masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan. “Asban nuzul dari Homecare itu adalah pemerintah menyadari bahwa pasien untuk riwa-riwi ke rumah sakit, butuh biaya sehingga di sinilah negara hadir untuk jemput pula,” ucapnya di Jember, Rabu, 5 Agustus 2026.

Menurut Alfian, Homecare diperuntukkan bagi masyarakat kategori tidak mampu atau miskin. Melalui sistem layanan jemput bola, pasien tidak lagi dibebani ongkos transportasi untuk pergi ke rumah sakit maupun kembali ke rumah. Kebijakan tersebut, kata dia, merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang selama ini kesulitan memperoleh akses pelayanan kesehatan akibat keterbatasan ekonomi. “Terus terang biaya kendaraan itu yang terasa berat bagi mereka, sehingga ini (Homecare), sangat membantu,” jelasnya.

Meski demikian, Alfian mengingatkan agar pelaksanaan program Homecare tetap memperhatikan ketepatan sasaran. Menurutnya, calon penerima layanan harus benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, yakni berasal dari kelompok masyarakat tidak mampu.

Karena itu, Dinas Kesehatan sebagai leading sector program Homecare harus memiliki data yang akurat mengenai calon penerima manfaat. Verifikasi yang cermat diperlukan agar layanan tersebut benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang sebenarnya tidak berhak. “Bagaimana supaya dapat ditentukan siapa yang layak atau tidak layak mendapatkan layanan Homecare, agar tepat sasaran,” ungkapnya.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jember itu menegaskan, ketepatan sasaran merupakan kunci keberhasilan setiap program pemerintah. Menurutnya, berbagai program bantuan sosial yang selama ini digulirkan belum sepenuhnya mampu menekan angka kemiskinan karena masih ditemukan persoalan penyaluran yang tidak tepat sasaran.

Ia menilai praktik memasukkan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan pihak tertentu ke dalam daftar penerima bantuan masih menjadi persoalan klasik yang harus segera dibenahi. Oleh sebab itu, transparansi, validitas data, serta pengawasan yang ketat menjadi faktor penting agar setiap program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang berhak.

“Sudah lagu lama, karena si A dekat dengan si B yang kebetulan punya pengaruh, maka dimasukkanlah dia dalam daftar penerima bantuan, padahal dia bukan orang miskin,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, program Homecare didukung oleh 50 unit Mobil HomeCare yang terdiri dari 10 unit kendaraan baru dan 40 unit kendaraan dinas operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Setiap armada dilengkapi dengan fasilitas penunjang medis, seperti alat pengukur tekanan darah, perangkat pemeriksaan gula darah dan kolesterol, perlengkapan pemeriksaan kesehatan dasar, serta perangkat komunikasi yang terhubung dengan sistem rekam medis elektronik.

Untuk operasi di lapangan, Homecare juga didukung oleh sekitar 1.200 tenaga kesehatan (nakes) yang terdiri atas dokter, perawat, bidan, ahli gizi, hingga tenaga kesehatan masyarakat dari berbagai puskesmas yang didukung petugas administrasi dan pengemudi.