Krisis Dana Desa, Ratusan Kades Sambangi DPRD Jember Minta Intervensi Pemkab dan Dukung Pinjaman Rp786 Miliar

Krisis Dana Desa, Ratusan Kades Sambangi DPRD Jember Minta Intervensi Pemkab dan Dukung Pinjaman Rp786 Miliar

DPRD JEMBER – Gelombang aksi aspirasi mendatangi Gedung DPRD Jember pada Senin (10 Agustus 2026) pagi. Ratusan kepala desa yang terhimpun dalam Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) serta Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jember menggelar audiensi bersama jajaran legislatif.

Kedatangan mereka bertujuan menyuarakan dampak efisiensi anggaran desa sekaligus menyatakan dukungan terhadap rencana Pemkab Jember mengambil dana talangan sebesar Rp786 miliar.

Ketua DPRD Jember, H. Ahmad Halim, S. Sos, menyambut langsung jajaran kades yang membawa tumpukan persoalan pembangunan di tingkat akar rumput tersebut.

Ketua PKDI Jember sekaligus Kepala Desa Wonoasri, Meseran, menegaskan bahwa pergerakan ini dipicu oleh terhentinya berbagai proyek vital akibat kebijakan pemangkasan Dana Desa (DD) oleh pemerintah pusat.

Fokus pengalihan anggaran nasional ke operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) membuat alokasi DD merosot drastis dari kisaran Rp1,5 miliar–Rp3 miliar menjadi hanya Rp300 jutaan per desa.

“Kedatangan kami untuk membawa sederet keluhan yang selama ini dirasakan langsung oleh masyarakat pedesaan. Begitu banyak program pembangunan menggantung dan tak kunjung mendapat kepastian meski telah berulangkali diusulkan,” cetus Meseran di Gedung DPRD Jember.

Meseran mengungkapkan bahwa penyusutan dana membuat para kepala desa tak berdaya dalam membenahi infrastruktur dasar. Akses jalan rusak tak tersentuh perbaikan, fasilitas penerangan jalan minim, hingga jembatan ambruk yang terabaikan menjadi krisis harian warga.

“Mayoritas kepala desa saat ini menjerit tak berdaya di tengah efisiensi masif ini. Kerusakan jalan, minimnya penerangan, hingga jembatan terbengkalai pada akhirnya mengorbankan masyarakat pedesaan,” ungkapnya.

Pihaknya memahami keterbatasan fiskal daerah, namun menolak jika hal itu dijadikan alasan repetitif untuk menunda pembangunan. PKDI menyampaikan enam desakan utama, di antaranya meminta Bupati Jember turun tangan langsung, menetapkan prioritas bersama pemdes, memberi kejelasan jadwal eksekusi, serta mencari terobosan pendanaan alternatif yang sah jika APBD tidak mencukupi.

Selain itu, para kades menyodorkan lima tuntutan konkret: pemerataan jalan dan PJU di 226 desa, pengucuran Bantuan Keuangan Desa, penolakan pemangkasan ADD dan BGH, penyerahan ambulans desa, serta pelibatan pemdes dalam program strategis seperti Homecare dan ketahanan pangan.

DPRD Jember Pasang Badan Kawal Tuntutan Pemdes

Merespons gelombang aspirasi tersebut, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim membenarkan bahwa penghematan anggaran pusat memukul sektor pembangunan di tingkat akar rumput. Pihaknya menilai intervensi Pemkab Jember amat mendesak guna mengover proyek infrastruktur warga.

“Pembangunan desa, khususnya perbaikan akses jalan yang dampaknya menyentuh warga secara langsung namun belum terakomodasi akibat pemangkasan Dana Desa, amat membutuhkan uluran tangan dari Pemkab dan Bupati,” ujar Ahmad Halim.

Ia menambahkan, pihak legislatif menyambut hangat seluruh poin yang disuarakan dan siap mengawalnya hingga ke tingkat eksekutif.

“Prinsipnya kami menyambut positif aspirasi ini. DPRD Jember berkomitmen mengawal setiap poin tuntutan agar segera ditindaklanjuti bersama pihak eksekutif demi kesejahteraan masyarakat desa,” pungkas Halim.